Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.860.000
Beli Rp2.735.000
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...
USD/IDR 17.090

Tekan Angka Stunting di Jateng, Ganjar Bentuk TPPS

Iwan Supriyatna | Suara.com

Kamis, 19 Mei 2022 | 14:09 WIB
Tekan Angka Stunting di Jateng, Ganjar Bentuk TPPS
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), guna menekan angka stunting pada anak khususnya di Jawa Tengah.

Dengan pengukuhan TPPS ini Ganjar mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari data ibu hamil sebanyak mungkin melalui program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng) yang digagas sejak tahun 2016.

Ganjar menyebutkan, ditemukan kasus kandungan bermasalah 20 persen di Jawa Tengah. Oleh karena itu, Ganjar mendorong TPPS, BKKBN dan perguruan tinggi (one student one client) untuk mendampingi.

"Kira-kira dari kandungan yang bermasalah itu 20 persen. Maka 20 persen ini harus ada yang mendampingi. Bisa BKKBN, atau mengajak perguruan tinggi melalui one student one client. Jadi satu mahasiswa mendampingi ibu hamil," kata Ganjar, Kamis (19/5/2022).

Ganjar menambahkan, jika data ibu hamil sudah terkumpul dan ada yang mendampingi, maka dilakukan edukasi hingga intervensi dari pihak berwenang, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi masyarakat.

"Kalau itu sudah semua, edukasi kepada masyarakat. Ada banyak yang bisa kita libatkan, mungkin intervensi gizi, kesejahteraan, akses kesehatan. Seringkali akses ini tidak mudah dan mereka diam saja, ini bahaya. Maka perlu dicari," ujar Ganjar.

Tak hanya itu, Ganjar mengimbau kepada pasangan yang ingin menikah agar tiga bulan sebelum menikah, memastikan kondisi kesehatannya terlebih dahulu agar tak menimbulkan masalah kesehatan berkepanjangan.

Dengan pencegahan sedini mungkin ini, Ganjar mengharapkan angka stunting atau gizi buruk pada anak di seribu hari pertama itu bisa ditekan serendah mungkin.

"Mudah-mudahan pencegahan makin dini bisa dilakukan. Tiga bulan sebelum nikah harapannya suami istri dicek kesehatannya. Kalau dua-duanya sehat, insya Allah ini bisa mencegah. Jadi improvement perbaikan sistem terus kita lakukan," tutur Ganjar.

Sebelumnya, Jawa Tengah masuk dalam 12 provinsi yang diprioritaskan Presiden RI Joko Widodo dalam pengentasan stunting pada anak.

Data dari Studi Status Gizi Indonesia mencatat, angka stunting di Jawa Tengah tahun 2021 berada di angka 20 persen. Hal itu membuat Jawa Tengah sebagai provinsi dengan angka stunting terendah.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jateng Targetkan 2023 Angka Stunting Turun Menjadi 14 Persen

Jateng Targetkan 2023 Angka Stunting Turun Menjadi 14 Persen

Surakarta | Kamis, 19 Mei 2022 | 13:53 WIB

Menyiapkan Generasi Masa Depan, Gubernur Ganjar Bentuk Tim Penurunan Stunting di Jawa Tengah

Menyiapkan Generasi Masa Depan, Gubernur Ganjar Bentuk Tim Penurunan Stunting di Jawa Tengah

Jawa Tengah | Kamis, 19 Mei 2022 | 12:09 WIB

Menjaga Elektabilitas Jelang Pilpres 2024, Pengamat Politik Sebut Ganjar dan Puan harus Segera Hidupkan Mesin Politik

Menjaga Elektabilitas Jelang Pilpres 2024, Pengamat Politik Sebut Ganjar dan Puan harus Segera Hidupkan Mesin Politik

Jawa Tengah | Rabu, 18 Mei 2022 | 14:51 WIB

Terkini

Purbaya Targetkan Legalisasi Rokok Ilegal Berlaku Mei 2026 demi Tambah Pendapatan Negara

Purbaya Targetkan Legalisasi Rokok Ilegal Berlaku Mei 2026 demi Tambah Pendapatan Negara

Bisnis | Minggu, 12 April 2026 | 07:30 WIB

Purbaya Siapkan Insentif Motor Listrik, Bagaimana Nasib Mobil Listrik?

Purbaya Siapkan Insentif Motor Listrik, Bagaimana Nasib Mobil Listrik?

Bisnis | Minggu, 12 April 2026 | 07:00 WIB

Aturan Baru OJK Minta Bank Biayai MBG hingga KDMP, Purbaya Klaim APBN Masih Cukup

Aturan Baru OJK Minta Bank Biayai MBG hingga KDMP, Purbaya Klaim APBN Masih Cukup

Bisnis | Minggu, 12 April 2026 | 03:31 WIB

Kementerian ESDM Lelet Urus RKAB, Perhapi: Banyak Perusahaan Tambang Tak Berfungsi

Kementerian ESDM Lelet Urus RKAB, Perhapi: Banyak Perusahaan Tambang Tak Berfungsi

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 22:25 WIB

Iran: Tak Ada Keistimewaan, Kapal Pertamina Bisa Bebas Jika Indonesia Negosiasi dengan IRGC

Iran: Tak Ada Keistimewaan, Kapal Pertamina Bisa Bebas Jika Indonesia Negosiasi dengan IRGC

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 20:29 WIB

Iran Mau Buka Selat Hormuz, AS Sepakat Cairkan Dana Iran yang Dibekukan Qatar

Iran Mau Buka Selat Hormuz, AS Sepakat Cairkan Dana Iran yang Dibekukan Qatar

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 18:25 WIB

Ekspor IKM Surabaya Tembus 2,73 Juta Dolar AS, SIL Festival 2026 Serap Ribuan Tenaga Kerja Lokal

Ekspor IKM Surabaya Tembus 2,73 Juta Dolar AS, SIL Festival 2026 Serap Ribuan Tenaga Kerja Lokal

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 17:59 WIB

Peran Influencer dalam Edukasi Aset Ekonomi Digital, Indodax Soroti Regulasi

Peran Influencer dalam Edukasi Aset Ekonomi Digital, Indodax Soroti Regulasi

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 17:55 WIB

Mengapa WFH di Jumat Akan Kurang Efektif Tekan Konsumsi BBM?

Mengapa WFH di Jumat Akan Kurang Efektif Tekan Konsumsi BBM?

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 17:30 WIB

Apindo dan KSPSI Bahas RUU Ketenagakerjaan Bersama-sama

Apindo dan KSPSI Bahas RUU Ketenagakerjaan Bersama-sama

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 16:05 WIB