facebook

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Ekonomi Syariah Tidak akan Jalan, Jika Tak Ada Pengusahanya

Chandra Iswinarno | Achmad Fauzi
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Ekonomi Syariah Tidak akan Jalan, Jika Tak Ada Pengusahanya
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. [Tangkapan layar]

Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) akan digelar pada30 Mei2022 mendatang di Ruang Mezanine, Gedung Juanda I Kemenkeu.

Suara.com - Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) akan digelar pada 30 Mei 2022 mendatang di Ruang Mezanine, Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Rapat tersebut merupakan kali kedua, hasil tindak lanjut dari rapat pertama yang sebelumnya dilaksanakan pada 30 November 2021. 

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin berharap dalam rapat kali ini akan dibahas program peningkatan bidang entrepreneurship, khususnya dalam menciptakan pengusaha melalui program-program yang didukung KNEKS.

"Ekonomi syariah ini tidak akan berjalan kalau tidak ada pengusahanya. Ini barangkali tugas kita, menciptakan pengusaha-pengusaha melalui langkah-langkah yang kita buat," ujar Wapres usai menerima Menkeu di Kediaman Resmi Wapres Jalan Diponegoro No 2 Jakarta Pusat pada Senin (23/5/2022).

Lebih jauh, Wapres Ma'ruf Amin menjelaskan, pertemuan tersebut juga membahas lebih mendalam terkait persiapan pelaksanaan Rapat Pleno KNEKS ke-2, termasuk mengenai tema yang akan diangkat, yaitu Bergerak Lebih Cepat untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka di Dunia

Baca Juga: Temui Wapres Maruf di Rumah Dinas, Ini yang Dilaporkan Sri Mulyani

"Saya setuju dengan temanya, tentu sejalan dengan upaya kita untuk terus bergerak cepat mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia," katanya. 

Sebelumnya, Kepala Sekretariat KNEKS Wempi Saputra melaporkan capaian KNEKS dalam pengembangan industri halal seperti standardisasi ekspor halal dan progress sertifikasi produk UMKM halal.

"Capaian terkait pengembangan industri produk halal yaitu pertama, kodifikasi dan standardisasi ekspor halal itu sudah selesai, sudah dipakai di dalam ekspor barang di bea cukai dan database-nya sudah tersedia. Jadi, kita bisa monitor berapa jumlah produk halal yang akan diekspor," jelas Wempi.

"Untuk sertifikasi produk UMKM halal sedang terus dikembangkan, dan kita akan terus mencoba sertifikasi produk yang sudah di OSS, ada sekitar 230 ribu pengusaha. Dan kita harapkan bisa dapat hasil yang cukup bagus," katanya.

Baca Juga: Sindir Menteri yang Sibuk Kampanye Pilpres 2024, Wapres Maruf Amin: Fokus Kerja

Komentar