facebook

DPR: Ekonomi Nasional Bukan Sistem Liberal, Negara Harus Mengatur Harga CPO

M Nurhadi
DPR: Ekonomi Nasional Bukan Sistem Liberal, Negara Harus Mengatur Harga CPO
Tandan buah sawit (TBS). [ANTARA]

Sugeng menuturkan, perekonomian nasional di Indonesia tidak menganut paham liberal sehingga tidak boleh menyerahkan kepada mekanisme pasar bebas.

Suara.com - Pemerintah diharap tidak melepas harga minyak sawit mentah (CPO) diusulkan tidak dilepas ke mekanisme pasar, dan diminta negara tetap mengatur ketersediaan komoditas tersebut di dalam negeri.

"Campur tangan negara dibenarkan dalam mengatur, karena sudah menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto, Rabu (25/5/2022).

Ia juga menegaskan, perekonomian nasional di Indonesia tidak menganut paham liberal sehingga tidak boleh menyerahkan kepada mekanisme pasar bebas.

Menurutnya, harus ada keseimbangan kebutuhan dalam negeri dan ekspor karena minyak goreng sudah menjadi kebutuhan utama banyak orang di Indonesia.

Baca Juga: Bakal Audit Seluruh Perusahaan Kelapa Sawit se-Indonesia, Luhut: Belum Pernah Sepanjang Sejarah

Selain itu, komoditas minyak goreng kini sudah menjadi industri strategis nasional, karena penyebab inflasi ekonomi di dalam negeri salah satunya dipicu oleh ketersediaan dan harga minyak goreng.

Sehingga, negara perlu mengatur kewajiban pasok ke dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) dan patokan harga domestik atau domestic price obligation (DPO) menyangkut CPO.

"Misalnya, produksi CPO per tahun 57 juta ton, lantas diterapkan DMO berapa. Misalnya 20 persen. Artinya, seperlima dari CPO untuk kepentingan dalam negeri dengan harga dipatok berdasarkan DPO. Ini untuk menghindari fluktuasi ketersediaan dalam negeri," kata politisi Partai Nasdem itu.

Sebelumnya, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengungkapkan harga tandan buah segar (TBS) sawit di beberapa wilayah di Indonesia belum meningkat selepas pemerintah mencabut larangan ekspor CPO dan minyak goreng per 23 Mei 2022.

"Di beberapa desa di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara terjadi kenaikan Rp50 per kg, dan ada juga yang harganya tetap. Harga di tingkat petani bervariasi di kisaran Rp1.700 sampai Rp2.000 per kg. Sementara harga di loading ramp di kisaran Rp2.000-Rp2.200 per kg," katanya.

Baca Juga: Telah Sahkan Revisi UU P3, DPR RI Tunggu Surat Presiden Soal UU Cipta Kerja

Henry menyebutkan harga TBS di peron Rp1.750 per kg di Pasaman Barat Sumatera Barat, sementara untuk langsung ke pabrik kelapa sawit di kisaran Rp1.950. Sementara di Kabupaten Rokan Hulu Riau, harga TBS sudah ada yang Rp2.300 per kg jika diantarkan langsung ke pabrik kelapa sawit.

Komentar