Suara.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta restu DPR agar anggaran kementeriannya ditambah.
Luhut mengatakan anggaran itu untuk menutup beban tugas yang dikerjakan dirinya atas perintah Presiden Joko Widodo.
Bahkan, karena tugas yang setumpuk, Luhut merogoh uang pribadinya untuk membiayai pekerjaan yang diperintahkan.
"Jadi supaya Bapak/Ibu sekalian paham juga lah, jadi kalau kami datang kemari memohon (tambahan anggaran) ya memang dalam konteks itu, Pak. Masa saya bayar sendiri, Pak, walaupun ada duit saya juga sih tapi ya nggak proper lah menurut saya," ujarnya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (9/6/2022).
Dalam paparannya, Luhut meminta tambahan anggaran sebesar Rp146 miliar, yakni untuk dukungan manajemen Rp57,15 miliar dan koordinasi kebijakan Rp88,85 miliar.
Awalnya pagu anggaran tahun anggaran 2023 untuk Kemenko Marves yang disepakati sebesar Rp283,06 miliar. Dengan adanya usulan tambahan yang diajukan, total anggaran Kemenko Marves sebesar Rp429,06 miliar.
Adapun anggaran tambahan itu untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian target dari kegiatan-kegiatan direktif Presiden dan kegiatan strategis di Kemenko Marves lainnya sebesar Rp38,85 miliar.
Selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kemenko Marves dan belanja pegawai sebesar Rp35,7 miliar, pemeliharaan dan operasional untuk gedung Kemenko Marves, setelah serah terima dari BRIN pada tanggal 2 Juni 2022 sebesar Rp14,9 miliar.
Terakhir perbaikan dan relokasi gedung di Kalideres, Jakarta Barat sebagai hibah aset dari Kementerian Keuangan kepada Kemenko Marves sebesar Rp3,7 miliar.
Baca Juga: Analis: Jokowi, Megawati hingga Surya Paloh King Maker Pilpres 2024
Sebelumnya, Luhut menegaskan dirinya bukan mau mengurusi semua permasalahan di negeri ini. Dia hanya kerjakan semua permasalahan yang diperintahkan oleh Presiden.
Untuk diketahui, banyak pihak yang menuding Menko Luhut selalu mengintervensi semua polemik di dalam negeri. Terbaru, Mantan Menkopolhukam itu ikut turun tangan menangani polemik minyak goreng.
"Saya ingin satu garis bawahi, jadi jangan saya dipikir ngurusin semua, tidak Pak. Saya ngurusin semua di bidang saya, dan yang diperintahkan Presiden, Saya ulangi diperintahkan Presiden," ujarnya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022).
Namun demikian, Luhut menyebut apa yang dikerjakan selama ini mengurusi segala hal telah sesuai dengan tugas dan fungsi Menkomarves yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019.
