Suara.com - Pemerintah pada tahun ini mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp92,3 triliun. Anggaran 'jumbo' tersebut ternyata jadi pernyataan besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menterinya.
Jokowi menanyakan apakah anggaran sebesar tersebut sudah ada hasilnya? Hal tersebut dikatakan Presiden Jokowi saat membuka sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden pada Senin (20/6/2022).
"Kita lihat anggaran pemerintah untuk ketahanan pangan ini gede banget. 2018 itu Rp86 triliun. Tahun 2022 ini Rp92,3 triliun. Gede banget loh ini, hasilnya apa setiap tahun? konkret apa? harus jelas," kata Jokowi.
Awalnya Presiden Jokowi berbicara terkait krisis pangan yang saat ini sedang mengancam penduduk dunia, dirinya tak ingin ancaman krisis pangan melanda Indonesia. Untuk itu dirinya meminta agar produktivitas pangan nasional bisa ditingkatkan.
"Bayangkan kalau kita bisa memproduksi pangan dalam jangka yang pendek, kita terapkan semuanya, bukan hanya berdikari di bidang pangan, bukan hanya mandiri di bidang pangan tapi kita sekali lagi memiliki potensi untuk ekspor dan permintaan itu sudah masuk banyak sekali," kata Jokowi.
Oleh sebab itu dirinya meminta fokus pertama peningkatan produsksi besar besaran baik itu dari petani, korporasi, BUMN, semua harus ditingkatkan dan jangan mengikuti rutinitas harian. "Yang sering kita kejebak di situ, sehingga strategi besarnya ini, yang harus kita lakukan malah hilang," ucap Jokowi.
Tak hanya itu Jokowi juga mengingatkan jenis komoditi yang ditanam juga harus sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing.
"Kemarin saya lihat, sorgum di NTT misalnya, ditanam jagung hidup, begitu ditanam sorgum hijau, sangat hijau dan sangat kelihatan subur sekali. Ini kan ternyata di NTT yang banyak adalah sorgum," katanya.
Nah, lanjut Jokowi ketika produksi sudah besar-besaran harus juga dipastikan siapa penampungnya, pembelinya.
Baca Juga: Benarkan Jokowi Bakal Temui Putin, Mahfud MD: Apa Masalahnya?
"Jadi petani produksi terus dan yang membeli juga ada. Jangan sampai petani produksi banyak, Bulog engga ambil, RNI engga ambil. Ini mekanisme harus segera diputuskan dan kemarin kita sampaikan dengan menteri BUMN, segera siapa, produknya apa, biayanya seperti apa," kata dia.
