Infografis
Peserta non aktif, katanya, tidak bisa mengakses seluruh layanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mulai fari faskes tingkat pertama seperti puskesmas, dokter keluarga, klinik swasta maupun pelayananan rujukan ke faskes lanjutan di rumah sakit.
"Ada yang tunggakannya sampai bertahun-tahun, sehingga tidak mampu lagi membayar. Kami sudah berupaya menghubungi lewat whatsapp bless, lewat telefon, melalui REHAB, kader JKN bahkan sampai mengunjungi ke rumah, tapi kendalanya banyak. Ada yang mengaku sudah tidak punya uang, atau uang sudah terpakai untuk bayar sekolah anak, belum mendapatkan gaji dan seribu satu macam alasan lainnya," tutur Deny.
Hingga Juli ini, Provinsi Papua Barat menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang sudah mencapai universal health coverage dimana hampir sebagian besar dari penduduknya sudah mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Di wilayah Papua Barat sendiri terdapat dua kantor BPJS Kesehatan yaitu BPJS Kesehatan Cabang Manokwari yang mencakup Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Kaimana, Fakfak dan Pegunungan Arfak serta Provinsi Papua Barat.
Dari tujuh kabupaten tersebut, tersisa satu kabupaten yang belum mencapai nilai standar penjaminan kesehatan seluruh penduduknya yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak, dimana saat ini kepesertaan program JKN-KIS di wilayah itu baru mengakomodasi 75 persen dari total penduduknya.
Adapun Kantor Cabang BPJS Kesehatan Sorong mencakup Kota dan Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Raja Ampat dan Tambrauw.
