Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membantah adanya data kartu SIM yang diduga bocor. Kominfo meragukan keabsahan data kartu sim yang bocor diduga karena dibobol peretas.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba menjelaskan, format data yang tersebar berbeda dengan format yang dimiliki pemerintah.
"Enggak ada, bukan dari Kominfo. Formatnya juga beda," ujar kepada wartawan, saat ditemui, di Hotel Mulia Nusa Dua, Bali, Kamis (1/9/2022).
Viral
Sebelumnya, sebanyak 1,3 miliar data kartu SIM diduga bocor dan diperjualbelikan peretas alias hacker.
Tak hanya nomor telepon, data lain seperti NIK, provider, hingga tanggal pendaftaran juga dibocorkan.
Informasi ini pertama kali diunggah oleh akun Twitter Muh. Rifqy Priyo S. Ia memperlihatkan sebuah screenshot foto berisi postingan dari situs breached.to.
"1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia bocor! Data pendaftaran meliputi NIK, nomor telepon, nama penyedia (provider), dan tanggal pendaftaran. Penjual menyatakan bahwa data ini didapatkan dari Kominfo RI," kata akun Twitter @SRifqi, dikutip Kamis (1/9/2022).
Saat ditelusuri Suara.com di situs breached.to, dugaan kebocoran data ini diunggah oleh akun bernama Bjorka.
Baca Juga: Viral Akun Anonim Sebar 1,3 Miliar Data Sim Warga Indonesia, Kominfo: Tidak Berasal dari Kami
Dalam deskripsi ia turut menyebutkan soal kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) soal registrasi kartu SIM.
"Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua pengguna kartu SIM prabayar untuk mendaftarkan nomor teleponnya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku," tulis unggahan itu.
"Periode pendaftaran dimulai dari 31 Oktober 2017. Kegagalan untuk melakukannya pada akhir batas waktu pendaftaran akan menyebabkan penghentian sementara layanan untuk nomor ponsel," sambung dia.
Ia juga memperlihatkan beberapa informasi soal dugaan kebocoran data. Ukuran data itu mencapai 87GB dengan total 1,3 miliar.
Sementara, isi data mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, nama provider, dan tanggal registrasi.
Format kebocoran data pun diperlihatkan dengan urutan NIK, telepon, penyedia, dan tanggal pendaftaran.
