Penganekaragaman Pangan Lokal Jadi Kunci Atasi Krisis Pangan Global

Vania Rossa

Sabtu, 24 September 2022 | 07:58 WIB
Penganekaragaman Pangan Lokal Jadi Kunci Atasi Krisis Pangan Global
Ilustrasi pangan lokal. [Istimewa]

Suara.com - Krisis pangan global sudah di depan mata, yang dipicu oleh perubahan iklim, pandemi Covid-19, dan konflik. Perubahan iklim mempengaruhi negara-negara penghasil tanaman utama, dan ditambah pandemi Covid-19 mengganggu rantai pasokan pangan. Kekinian, konflik (perang) Ukraina memparah dampak negatif dari guncangan produksi pangan global tersebut.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi dan kearifan lokal sangat penting sebagai alternatif guna menghadapi krisis pangan global.

"Salah satu alternatif dalam menjamin ketahanan pangan nasional adalah dengan meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan lokal," kata Arief Prasetyo Adi saat memberikan kuliah umum di Balai Senat UGM, Yogyakarta, Jumat (23/9/2022).

Arief mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati sehingga memiliki potensi tinggi untuk melakukan penganekaragaman konsumsi pangan.

Dengan penganekaragaman pangan, kata dia, diharapkan bisa melepas ketergantungan pada satu jenis pangan tertentu.

Menurut dia, penganekaragaman pangan dapat dikembangkan dengan memanfaatkan pangan lokal secara masif dan pengembangan inovasi, serta formulasi rekayasa sosial.

Arief melanjutkan, dalam situasi krisis pangan, beberapa negara produsen pangan di dunia mengambil kebijakan restriksi ekspor terhadap komoditas tertentu, seperti gandum, gula, daging sapi, dan kedelai.

Sejumlah negara seperti negara Rusia, India, dan Ukrania yang membatasi ekspor gandum yang kemudian mengakibatkan naiknya harga komoditas pangan global.

"Oleh karena itu, Indonesia harus menyikapi dengan mengoptimalkan potensi pangan dalam negeri," ujar dia.

baca juga

Stabilisasi dan ketersediaan pangan nasional, menurut Arief, harus ditopang oleh ekosistem pangan yang kuat serta kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) agar tidak menimbulkan tergantungan pada satu komoditas pokok saja.

Berangkat dari kondisi tersebut, Bapanas bekerja sama dengan UGM meluncurkan Gerakan Pangan B2SA Goes to Campus perdana.

Gerakan Pangan B2SA Goes to Campus, kata dia, mencakup kegiatan kampanye, promosi dan edukasi pangan B2SA, pengembangan menu B2SA pada kantin kampus, merdeka belajar melalui pendampingan kegiatan B2SA oleh mahasiswa, peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan, dan pengawasan terpadu keamanan pangan segar.

"Diharapkan melalui kerja sama dengan civitas UGM, gerakan B2SA akan semakin masif dan memasyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, yaitu 'gen millennials' dan 'gen z'," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Tiga Jurus Mentan Pertahankan Keberlanjutan Produksi Pertanian RI

Tiga Jurus Mentan Pertahankan Keberlanjutan Produksi Pertanian RI

Bisnis | Rabu, 14 September 2022 | 14:07 WIB

Pemprov Sumut Lakukan Ini Hadapi Ancaman Krisis Pangan dan Inflasi

Pemprov Sumut Lakukan Ini Hadapi Ancaman Krisis Pangan dan Inflasi

Sumut | Selasa, 30 Agustus 2022 | 20:04 WIB

Harga Beras Masih Rp 10 Ribuan, Jokowi Minta Hal Ini Disyukuri

Harga Beras Masih Rp 10 Ribuan, Jokowi Minta Hal Ini Disyukuri

Bali | Kamis, 18 Agustus 2022 | 14:05 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×