Infografis
Selain keamanan, identitas digital juga harus memperhatikan dan memenuhi prinsip inklusivitas dan interoperabilitas. Dengan ini, sistem identitas digital dapat memiliki potensi penciptaan ekosistem digital yang berorientasi pada kepercayaan.
Identitas digital seperti Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan basah yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sesuai Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang ini juga diikuti oleh aturan teknis seperti Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 tahun 2019, yang juga diterapkan oleh OJK pada pengaturan teknis industri keuangan di sektor perbankan, asuransi, fintech, maupun dalam perizinan dan proses internal di OJK lainnya.
Beberapa aturan tersebut diantaranya Peraturan OJK (POJK) no 10 tahun 2022 yang mewajibkan pemakaian tanda tangan elektronik pada saat proses pengajuan pinjaman di layanan fintech lending. Pada aturan lain seperti POJK no 58 tahun 2020, tanda tangan basah pemegang polis/tertanggung/peserta asuransi kini dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Proses yang dilakukan VIDA untuk meningkatkan trust pada ekosistem keuangan digital yakni menegaskan apakah pengguna itu adalah orang sah atau tidak, dan dengan proses dan data, dan sumber data yang sah, dan cara untuk mengakses platform secara sah. Kami memastikan bahwa proses harus aman dan simpel, sehingga dapat membuat proses onboarding pengguna di platform digital menjadi lebih mudah. Hal ini dapat terjadi tentunya melalui perhatian dan kerjasama dari pemerintah khususnya OJK dan Kominfo untuk mendorong pola bisnis dan inovasi yang luar biasa.” tutup Niki.
