Infografis
Sedangkan Direktur Pembiayaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP), Indah Megahwati, mengatakan untuk menghadapi krisis pangan global dan pemulihan ekonomi nasional di tengah keterbatasan APBN negara, pembiayaan sektor pertanian diarahkan melalui mekanisme pembiayaan lain yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Dengan pembiayaan melalui sumber KUR ini diharapkan akan mampu menjamin ketersediaan pangan, meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Pada akhirnya bangsa Indonesia bisa menjaga ketahanan pangan dalam negeri," ujarnya
Indah mencontohkan kerjasama perbankan yang dilakukan adalah KUR Taksi Alsintan yang diinisiasi oleh Himbara dan perbankan lain.
Menurutnya, program ini merupakan model pengelolaan tata kelola usaha jasa alsintan dengan sistem jasa sewa atau kepemilikan alsintan melalui skema kredit perbankan.
"Kementan dan Himbara dan perbankan lain sepakat dalam hal pemberdayaan kelembagaan petani melalui penguatan permodalan, relaksasi pembiayaan, dan pendampingan. Kolaborasi melalui integrasi data mitra atau binaan guna mempermudah aplikasi permohonan KUR," ujarnya.
Skema kerja sama dalam pola pembiayaan dapat diproses menggunakan KUR dengan maksimum kredit sampai dengan Rp500 juta, bunga 6% per tahun dengan tambahan subsidi bunga 3% yang berlaku hingga 31 Desember 2022.
"Program ini memfasilitasi petani yang ingin membeli alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan cara mencicil (kredit). Tentunya, petani harus menjadikan alsintannya lahan usaha berupa penyewaan," tuturnya.
