Infografis
Namun, Yusuf mengingatkan pemerintah pemerintah harus memperhatikan APBN sebagai bumper dari goncangan ekonomi dunia. Pasalnya harga komoditas tahun depan diprediksi akan iktu melemah yang berdampak terhadap penerimaan negara.
“Kemampuan APBN kita nggak bisa dibandingkan dengan 2 tahun terakhir ini untuk tahun depannya kemampuan APBN tahun depan itu akan jauh lebih menurun terutama tadi bahwa kita penerimaan ekspor kita akan jatuh dari komoditas harga-harga komoditas tahun depan itu akan semakin melemah karena resesi global,” jelasnya.
“Ketika pendapatan padahal di 2021 dan 2022 surplus neraca perdagangan dan juga surplus anggaran kita itu penumpang utamanya harga komoditas dunia dengan harga komoditas yang bagus sekarang berakhir tahun depan itu akan semakin melemah begitu Jadi tidak bisa lagi diharapkan,” imbuh Yusuf.
Selain itu, pemerintah juga harus menekan defisif anggaran di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sebab APBN tidak bisa lagi ditopang dari hutang.
“Yang kedua adalah batasan utang pemerintah di defisit fiskal Pemerintah tahun depan itu harus balik di bawah maksimal di bawah 3% defisit anggaran itu dari PDB Jadi kalau nggak bisa lagi kita mengandalkan hutang APBN di 2020-2021,” tukasnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi memaparkan setidaknya ada tiga hal yang bisa menumbuhkan optimisme akni pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih positif.
"Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah resesi, Indonesia di kuartal II masih tumbuh 5,44 persen. Ini wajib kita syukuri. Kita termasuk negara yang memiliki growth atau pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di antara negara-negara G20 maupun negara-negara lainnya," ucap Jokowi.
Kemudian alasan kedua adalah inflasi yang relatif masih bisa dikendalikan di level 4,9 persen pada kuartal II/2022, bahkan hanya menjadi 5,9 persen setelah kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak.
"Tolong nanti dibandingkan inflasi kita dengan negara-negara lain, pertumbuhan atau growth kita dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara lain," bebernya.
Kemudian alasan ketiga adalah neraca perdagangan Indonesia yang surplus sepanjang tahun 2022 bahkan setidaknya satu tahun sebelumnya, yakni hingga selama 29 bulan terakhir.
