Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ikut angkat suara terkait isu ribuan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sejumlah sektor industri.
Sri Mulyani menuturkan, pemerintah akan menggunakan seluruh instrumen fiskal seperti, alokasi belanja negara untuk menahan gejolak ekonomi yang telah memberikan dampak sosial, seperti PHK.
"Berbagai langkah-langkah tersebut untuk memberikan bantuan sosial," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK secara virtual, Kamis (3/11/2022).
Salah satunya, kata Sri Mulyani, ketika terjadi gejolak kenaikan harga baik minyak goreng dan BBM pemerintah memberikan sejumlah program bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat, begitu juga terhadap para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta.
Sri Mulyani berharap, sejumlah bantalan sosial ini dapat memberikan daya dorong agar daya beli masyarakat tetap bisa terjaga.
Ia berjanji, pemerintah akan melihat ruang APBN yang cukup untuk yang akan diakselerasi dalam berbagai pembayaran bantuan sosial.
Sementara di sisa 2022, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah masih berjalan dengan skema pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"Oleh karena itu, di dalam rangka menjaga momentum pemulihan secara agregat, momentum belanja APBN sangat kuat," katanya.
Sebelumnya, isu PHK ribuan pekerja di beberapa sektor seperti industri garmen, tekstil dan alas kaki tengah menjadi sorotan baru-baru ini.
Baca Juga: Bakal Ada PHK dan Harga Naik, Ini 5 Cara Cerdas Hadapi Resesi Tahun Depan!
Bahkan, ada yang menyebut sekira 55 ribu karyawan pabrik tekstil di sejumlah daerah sudah terkena PHK.
