Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana mengatakan, saat ini dunia sedang menyaksikan efek perubahan iklim. Menurutnya, gelombang panas, kebakaran hutan hingga kekeringan berkepanjangan merupakan konsekuensi lain dari perubahan iklim.
Putu menyampaikan, hal ini telah menjadi salah satu pendorong utama rusak dan hilangnya keanekaragaman hayati, serta membahayakan lingkungan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Putu pada Sidang Utama Tahunan Forum Parlemen Asia-Pasifik ke-30 (APPF) di Bangkok Thailand.
"Untuk tujuan ini, mengubah perilaku ekonomi kita dari ekonomi berbasis eksploitasi menuju ekonomi hijau berkelanjutan bisa menjadi strategi yang patut diperjuangkan," kata Putu melalui keterangan persnya di Jakarta, Kamis (3/11/2022).
Putu menilai, hal ini memberikan strategi penting untuk mengendalikan dampak perubahan iklim serta melindungi keanekaragaman hayati, dan pada saat yang sama membuka peluang bagi pengembangan sosial dan ekonomi.
Lantaran itu, Putu mengemukakan, Organisasi Buruh Internasional atau International Labor Organization (ILO) memperkirakan, pendekatan ekonomi hijau dapat menghasilkan 24 juta lapangan pekerjaan baru di seluruh dunia pada 2030.
"Penelitian terkini menunjukkan bahwa transisi menuju ekonomi hijau dapat menghasilkan keuntungan ekonomi sebesar 26 triliun USD pada 2030, jauh lebih besar jika dibandingkan dengan skenario bisnis seperti biasa," ungkap Anggota DPR asal Bali ini.
Oleh karena itu, Putu sebagai anggota parlemen harus berada di garis depan untuk terus mengarusutamakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sambil terus memastikan tidak adanya trade-off antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan.
Ia menyebut dukungan dan kerjasama antarnegara di kawasan Asia-Pasifik menjadi sangat krusial. Sehingga, diperlukan kerja sama untuk memperkuat di berbagai bidang terutama keuangan, investasi, alih teknologi dan peningkatan kapasitas untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.
"Kita semua sadar bahwa tidak ada negara yang dapat mengupayakan keanekaragaman hayati dan transisi ekonomi hijau dengan kekuatan sendiri, tanpa bantuan negara lain. Kami menyadari pentingnya pendanaan yang memadai. Oleh karena itu, berbagai skema pembiayaan seperti Green Sukuk yaitu obligasi syariah yang berkontribusi pada proyek-proyek pelestarian lingkungan telah dijalankan," ucapnya.
Baca Juga: Dukung Ekonomi Hijau Digital, Bappenas Gelar Digital Grounds
Selain itu, Putu mengatakan Indonesia baru saja mengeluarkan dokumen Enhanced NDC (ENDC). Dalam dokumen tersebut, Indonesia telah meningkatkan pengurangan emisi karbon dari 29 persen menjadi 31,89 persen dengan kapasitas sendiri dan dari 41 persen menjadi 43,20 persen dengan dukungan internasional.
