Pemerintah Teken MoU Proyek MRT Jakarta East-West Line Fase I dengan Jepang

Suara.com - Indonesia mulai membahas potensi kerja sama bidang transportasi dengan Jepang dan Korea Selatan. Dalam hal ini, Menhub Budi Karya Sumadi bahkan sudah menggelar pertemuan dengan Penasehat Khusus Perdana Menteri Jepang Mori Masafumi dan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-Ryong.

“Saat ini banyak negara yang berkeinginan untuk melakukan investasi membangun infrastruktur transportasi di Indonesia, oleh karenanya kita harus memanfaatkan peluang tersebut,” kata Menhub.

Saat berjumpa dengan perwakilan Jepang, Menhub membicarakan sejumlah pembangunan yang telah dan akan dikerjasamakan oleh kedua negara, diantaranya yakni MRT, Pelabuhan Patimban, pembangunan proving ground, kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya, dan kerja sama pengembangan infrastruktur laut dan sumber daya manusianya.

Saat ini, pemerintah Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman dengan Jepang terkait kelanjutan pembangunan MRT Jakarta East-West Line Phase 1. Menurut dia, kerja sama tersebut menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT Jakarta.

"Dan saya meyakini dengan pengalaman kerja sama antara kedua negara dalam proyek MRT sebelumnya, pembangunannya akan dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Sementara itu, pertemuan dengan Korsel juga membicarakan sejumlah pembangunan yang telah dan akan dikerjasamakan dengan Korsel, seperti pengembangan MRT Jakarta dan LRT Jakarta, potensi kerja sama pembangunan di sektor laut dan udara, serta pengembangan SDM sektor transportasi.

“Kemarin, kami dengan pemerintah Korsel juga telah menandatangani nota kesepahaman tentang pembangunan MRT Jakarta Fase 4. Semoga kedepannya kerja sama kedua negara semakin intensif dilakukan,” kata dia.

Lebih lanjut Menhub menyampaikan momentum Presidensi G20 Indonesia tahun ini dimanfaatkan untuk mencari peluang kerja sama pembangunan infrastruktur transportasi dengan banyak negara, melalui pendanaan kreatif nonAPBN.

Hal ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat terus dilakukan dalam rangka meningkatkan konektivitas dan daya saing negara, di tengah keterbatasan APBN.