Suara.com - Kepemimpinan Indonesia melalui Presidensi G20 mencontohkan peran positif Indonesia dalam menavigasi kepentingan nasional di tengah ketegangan politik internasional saat ini.
Sebagai Presiden G20 tahun 2022, Indonesia menetapkan tiga agenda prioritas yang tidak hanya mewakili kepentingan nasional Indonesia tapi juga kepentingan G20 dan negara-negara di dunia yaitu (1) Penguatan tata kelola kesehatan global, (2) Menciptakan nilai tambah melalui ekonomi digital, dan (3) Mencapai persetujuan global di bidang transisi energi.
Namun upaya menggalang kerjasama G20 untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dunia yang tercermin dalam tiga agaenda prioritas tersebut terhadang oleh krisis geopolitik yang dipicu serangan Rusia ke Ukraina pada bulan Februari 2022.
Akibatnya, terjadi perpecahan dalam G20 dan membuat Kerjasama dalam institusi global ini amat sulit.
Presidensi G20 yang telah dijalankan Indonesia sejak 1 Desember 2021 mencapai puncaknya dengan penyelenggaraan KTT G20 di Bali tanggal 15 dan 16 November 2022.
Terlepas dari sulitnya para menteri dan pemimpin G20 mencapai konsensus tentang komunike bersama, kepemimpinan Indonesia telah memastikan partisipasi semua anggota, termasuk di tingkat pemimpin dan menjaga peran G20 sebagai forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional.
Puncak keberhasilan Indonesia adalah disepakatinya Leaders’ Declaration yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada penutupan KTT G20 Bali ini.
Ini adalah hasil dari kerja keras diplomasi dari seluruh tim G20 Indonesia di lapangan baik pada Finance Track maupun Sherpa Track. Peran Presiden Joko Widodo juga sangat vital sebagai pemimpin tertinggi untuk terus meyakinkan para pemimpin negara anggota G20 lainnya, akan arti penting KTT G20 di saat ini dan pentingnya menyelamatkan kerjasama multilateral dalam usaha mengatasi persoalan dunia yang demikian banyak dan berat.
Penyelenggaraan KTT G20 oleh Indonesia pada tanggal 15 sampai 16 November 2022 sangat menarik perhatian masyarakat Indonesia secara umum.
Percakapan digital di media sosial Indonesia menjadi isu trending dengan beberapa top hashtag selama periode 10 sampai 20 November 2022.
Tanggapan warga Indonesia terhadap penyelenggaraan dan kesuksesan KTT G20, terekspresikan dengan sentimen positif dan negatif di media sosial.
Hasil pengumpulan dan kategorisasi data tentang percakapan digital dalam periode 10 sampai 20 November 2022 tentang KTT G20 yang dilakukan oleh Fenometer.
“Prioritas urusan internasional terkadang duduk canggung dalam politik nasional Indonesia. Namun dengan proses G20 2022, telah melihat apresiasi yang lebih besar dari Pemerintah tentang betapa pentingnya penyelarasan kepentingan nasional Indonesia dengan peran regional dan internasionalnya untuk mengamankan ambisinya untuk pembangunan nasional," ujar Teguh Handoko selaku Founder Fenometer.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Professor Evi Fitriani, mengatakan, tingginya percakapan digital netizen Indonesia tentang KTT G20 pada periode ini mengindikasikan perhatian dan keterlibatan yang cukup tinggi netizen Indonesia terhadap pertemuan high profile yang diselenggarakan Indonesia tersebut.
"Adanya fenomena sentimen positif yang dominan menunjukkan dukungan dan persetujuan terhadap langkah dan sikap Indonesia terkait isu-isu substantif yang dibahas dalam G20. Kebanggaan, kelegaan dan kebahagiaan (joy) atas keberhasilan Indonesia menyelenggarakan tugas sebagai presiden G20 secara sukses terutama atas kelancaran, keamanan dan kualitas kegiatan selama KTT G20 di Bali. Apresiasi terhadap Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintahannya yang telah berhasil menjembatani berbagai kepentingan guna mendorong kerjasama dan menghasilkan Leaders’ Declaration. Di sisi lain, terdapat juga fenomena sentimen negatif yang cukup banyak (mengalahkan jumlah sentimen netral) memperlihatkan adanya ketidaktahuan dan ketidakpahaman terhadap G20 dan dinamika yang terjadi di dalamnya; juga terdapat pemikiran kritis terhadap kesenjangan antara sikap pemerintah Indonesia dalam G20 dengan kebijakan yang dipraktekan jajaran pemerintah misalnya dalam isu mekanisme transisi energi, keamanan digital, atau kebebasan mengekspresikan pendapat; Ada pula upaya politisasi melalui framing negatif di media sosial," tutup Evi Fitriani.
TERPOPULER
