Kawal Power Wheeling Tak Masuk RUU EBT, Marwan Batubara Cs Kirim Petisi ke DPR

Iwan Supriyatna

Rabu, 25 Januari 2023 | 07:11 WIB
Kawal Power Wheeling Tak Masuk RUU EBT, Marwan Batubara Cs Kirim Petisi ke DPR
Ilustrasi energi listrik ramah lingkungan. (Shutterstock)

Suara.com - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS), Marwan Batubara bersama sejumlah tokoh mengirimkan petisi kepada Komisi VII DPR untuk mengawal agar skema power wheeling tidak masuk dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT) yang saat ini tengah dibahas pemerintah dan DPR.

Petisi tersebut mengatasnamakan Warga Negara Indonesia yang diwakili oleh:

  1. Dr. Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS.
  2. Sofyano Zakaria - Pusat Studi Kebijakan Publik, Puskepi.
  3. Ferdinan Hutahaean, Energy Watch Indonesia, EWI.
  4. Defiyan Cori - Ekonom Konstitusi.
  5. Salamuddin Daeng, Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, AEPI.
  6. M. Kholid Syeirazi, Center for Energy Policy, CEP.
  7. Abra Talattov - Peneliti INDEF
  8. Tulus Abadi – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI.
  9. Ali Achmudi Achyak - Center for Energy Security Studies, CESS.

Marwan mengatakan, petisi dibuat karena skema power wheeling dinilai kurang tepat, pasalnya skema tersebut akan menimbulkan permasalahan baru pada sektor kelistrikan nasional.

Jika skema power wheeling disahkan di dalam UU EBT, maka produsen listrik swasta ( independent power producer/ IPP) bisa menjual listrik langsung ke masyarakat dengan jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki dan dioperasikan PLN. Hal ini menyalahi konstitusi sebab dalam turunan Pasal 33 UUD 1945 yang tertuang dalam UU No.30/2009 tentang Ketenagalistrikan, penyediaan listrik untuk kepentingan umum dilakukan secara terintegrasi mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan diamanatkan dilakukan oleh PLN.

"Wewenang PLN ini merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara melalui BUMN," kata Marwan.

Marwan pun memandang skema power wheling akan merugikan negara sebab akan mengurangi kemampuan PLN untuk bertahan dari kondisi kelebihan pasokan listrik di Indonesia yang sangat besar dan tidak berimbang dengan konsumsi.

"Faktanya sarana itu (transmisi) dibangun dalam rangka menyalurkan listrik oleh PLN. Saat ini pasokan listrik PLN sangat berlebih, over supply di Jawa itu sekitar 50 sampai 60 persen dan ini akan berlangsung mungkin 3 atau 4 tahun ke depan. Kemudian di Sumatera juga sekitar itu 40 sampai 50 persen," paparnya.

Marwan melanjutkan, pemanfaatan jaringan PLN oleh IPP EBT melalui skema power wheeling juga akan menimbulkan masalah pada sisi konsumen, harga listrik pembangkit berbasis EBT yang dibangun swasta tentu akan lebih mahal, hal ini tentu akan dibebankan ke konsumen. Saat ini pun pemerintah belum memiliki pengaturan yang jelas terkait skema tarif yang akan diterapkan.

"Pemerintah sendiri belum jelas, jangan sampai nanti dengan tarif transmisi numpang lewat infrastruktur PLN, kemudian tarif itu tidak jelas, tidak ada dasar perhitungan yang ilmiah dan objektif," tuturnya.

baca juga

Menurut Marwan, saat ini pasokan listrik berbasis EBT dari PLN pun telah cukup untuk memenuhi kebutuhan, sehingga tidak perlu peran swasta untuk menambah pasokannya. Jika swasta tetap membangun pembangkit berbasis EBT tentu akan menambah beban keuangan PLN, melihat kondisi berlebih pasokan listrik yang terjadi saat ini. Pasalnya, ada skema take or pay yang memaksa PLN membayar listrik yang tidak terpakai.

Kondisi ini pun akan meningkatkan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik, sehingga untuk meringankan beban tersebut berujung pada kenaikan tarif listrik atau menambah beban APBN.

"Nah ini masuk ke dalam biaya operasi PLN dengan masuknya biaya menjadi biaya operasi maka biaya pokok penyediaan listrik, itu akan naik kalau BPP-nya naik, tarif listrik juga naik seperti itu secara umum gambarannya," ucapnya.

Marwan mengungkapkan, atas banyaknya masalah yang akan ditimbulkan oleh penerapan skema Power Wheeling maka sebaiknya pemerintah dan DPR tidak perlu lagi memaksa memasukan skema tersebut ke dalam draf RUU EBT, terlebih skema tersebut sebelumnya telah dibatalkan di Mahkamah Konstitusi dari UU Ketenagalistrikan melalui Putusan No.001-021-022/2003. Selanjutnya melalui Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 MK pun memutuskan bahwa pola unbundling dalam kelistrikan tidak sesuai dengan konstitusi, yaitu Pasal 33 UUD 1945.

Atas dasar keputusan MK tersebut, maka Peraturan Menteri ESDM No.1/2015 tentang Kerja sama Penyediaan Tenaga Listrik Dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik, setelah Putusan MK pada tanggal 14 Desember 2016 yang telah membatalkan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 11 ayat 1 UU No.30/2009 tentang Ketenagalistrikan serta peraturan lainnya yang sejenis, mestinya juga batal demi hukum dan konstitusi.

"Kalau merujuk pada putusan MK di tahun 2002 terhadap Judicial Review undang-undang kelistrikan di mana saat itu sebetulnya dalam pasal 16-17 nomor 20 Tahun 2002 itu disebutkan bahwa skema power wheling ini bertentangan dengan konstitusi. Artinya yang akan dimasukkan ini sebetulnya dulu sudah pernah ditolak oleh MK," tuturnya.

Untuk itu, meski dalam naskah akhir RUU EBET yang dikirimkan Pemerintah kepada DPR pada 29 November 2022, skema power wheeling sudah tidak lagi tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Namun dalam pembahasan lanjutan RUU beberapa minggu ke depan, berkembang informasi bahwa skema power wheeling akan kembali dibahas dan masuk dalam UU EBT.

"Hal ini menjadi perhatian masyarakat dan harus dicegah. Kami di sini hadir untuk mengawal agar skema power wheeling tidak kembali dibahas dan masuk dalam UU EBT," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Genjot Potensi EBT, Ganjar Bagikan PLTS ke Sejumlah Ponpes

Genjot Potensi EBT, Ganjar Bagikan PLTS ke Sejumlah Ponpes

Bisnis | Rabu, 11 Januari 2023 | 14:52 WIB

Tinggalkan Bahan Bakar Fosil, Anak Perusahaan PT Krakatau Steel Luncurkan ERIKS

Tinggalkan Bahan Bakar Fosil, Anak Perusahaan PT Krakatau Steel Luncurkan ERIKS

Banten | Jum'at, 23 Desember 2022 | 19:33 WIB

PUPR Tawarkan Pembangunan Bendngan Rp1,12 Triliun di Sumsel Untuk Listrik

PUPR Tawarkan Pembangunan Bendngan Rp1,12 Triliun di Sumsel Untuk Listrik

Tantrum | Sabtu, 17 Desember 2022 | 09:15 WIB

Terkini

Cara Cek NIK KTP Dapat Bantuan Beras 30 Kg Lewat HP, Ini Link Resminya

Cara Cek NIK KTP Dapat Bantuan Beras 30 Kg Lewat HP, Ini Link Resminya

Lifestyle | Rabu, 18 November 2026 | 08:59 WIB

Ada Kesempatan Beli, Harga Emas Antam Anjlok Jadi Rp2.514.000/Gram

Ada Kesempatan Beli, Harga Emas Antam Anjlok Jadi Rp2.514.000/Gram

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 08:56 WIB

Skin Barrier Rusak? Ini Kandungan Skincare yang Bisa Membantu Memulihkannya

Skin Barrier Rusak? Ini Kandungan Skincare yang Bisa Membantu Memulihkannya

Lifestyle | Rabu, 18 November 2026 | 08:50 WIB

Jika Perusahaan Asuransi Gagal, Nasib Dana Pemegang Polis Bakal Dijamin?

Jika Perusahaan Asuransi Gagal, Nasib Dana Pemegang Polis Bakal Dijamin?

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 08:48 WIB

Harga Minyak Dunia Naik, Serangan di Selat Hormuz Kembali Picu Kekhawatiran

Harga Minyak Dunia Naik, Serangan di Selat Hormuz Kembali Picu Kekhawatiran

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 08:44 WIB

Jejaring Bisnis Megaspeed dan Jejak Alice Huang: FBI Hingga Polri Turun Tangan

Jejaring Bisnis Megaspeed dan Jejak Alice Huang: FBI Hingga Polri Turun Tangan

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 08:41 WIB

ESDM Jelaskan Status Perairan Ujung Kulon, Masuk WUP Tak Otomatis Boleh Ditambang

ESDM Jelaskan Status Perairan Ujung Kulon, Masuk WUP Tak Otomatis Boleh Ditambang

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 08:41 WIB

Klaim KPK Salah Tangkap, Fahd A Rafiq Akui 'Guyur' Rp70 Miliar Buat Muktamar NU

Klaim KPK Salah Tangkap, Fahd A Rafiq Akui 'Guyur' Rp70 Miliar Buat Muktamar NU

News | Rabu, 18 November 2026 | 08:39 WIB

BI Rate Diprediksi Tak Berubah, Rupiah Semakin Tertekan?

BI Rate Diprediksi Tak Berubah, Rupiah Semakin Tertekan?

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 08:34 WIB

Strategi Danamon Tingkatkan Penyaluran Kredit, Andalkan Payroll Karyawan Perusahaan Mitra

Strategi Danamon Tingkatkan Penyaluran Kredit, Andalkan Payroll Karyawan Perusahaan Mitra

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 08:32 WIB

×