Suara.com - Pemerintah pusat berencana investasi Energy Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Rencana pemerintah ini kemudian mendapat sambutan langsung dari Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Menteri Bahlil menerangkan, pasca pelaksanaan Presidensi G20, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia ke depan mulai menggunakan EBT. Maka dari itu ia mendukung rencana investasi tersebut di Kepri.
Menanggapi hal itu, Pakar Ekonom dari Universitas Muhammadiyah (Unimuh) Makassar Sutardjo Pui mengatakan, meningkatkan investasi merupakan salah satu cara yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena jika hal tersebut dapat dilakukan pemerintah maka pendapatan masyarakat ikut didorong.
“Kalau bicara dari segi ekonomi, investasi dari luar atau dari dalam juga itu kan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga kan, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat kalau meningkat, bisa mengurangi kemiskinan,” kata Sutardjo Pui.
Dikatakan dosen ekonomi itu, rencana pemerintah lewat Menteri Investasi Bahlil Kahadalia meningkatkan investasi Energy Baru Terbarukan (EBT) sangat tepat, karena selain pendapatan negara juga sangat ramah bagi kehidupan manusia, dimana investasi EBT tidak merusak lingkungan.
“Apalagi itu adalah energi terbarukan. Energi hijau, artinya tidak merusak lingkungan sehingga dari segi lingkungan akses ekonomi itu bisa menunjang perkembangan masyarakat,” ucapnya.
Sutardjo Pui melanjutkan, pemerintah harus memastikan pertumbuhan investasi yang kemudian menguatkan ekonomi nasional harusnya linear dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
"Penguatan ekonomi dari investasi harus linear dengan penurunan kemiskinan. Kenapa pemerintah pusat maupun daerah berlomba mengundang investor, tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan,” jelasnya.
Diharapkan Sutardjo Pui, meningkatnya investasi di daerah bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat lokal. “Tetapi, yang perlu diperhatikan adalah harus mengutamakan pekerja lokal dibanding pekerja asing,” harapnya.
Baca Juga: Ekspor Bijih Tembaga Bakal Dilarang Jokowi, Bahlil: Kalau Bos Bilang Larang Ya Larang!
Dikatakan Sutardjo Pui, pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun legislatif harus menguatkan aturan terkait dengan saya rakyat pekerja bagi para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia, agar masyarakat lokal mendapat efek dari masuknya investasi di Indonesia.
“Investasi itu harus melibatkan orang-orang lokal, mestinya Pempus, Pemda mengatur itu. Investasi asing boleh, tapi 80 persen orang lokal (yang dilibatkan),” ungkapnya.
Lewat ketegasan pemerintah untuk melakukan aturan pekerja ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, serta meningkatkan investasi di Indonesia.
“Di sinilah bisa dilihat, bagaimana pemerintah bisa melindungi orang lokalnya, dalam hal pemerataan dalam memperoleh pekerjaan,” tandasnya.
