Emak-emak Baca Ya, Pemerintah Belum Batasi Beli LPG 3 Kg, Tapi Masih Pendaftaran

Suara.com - Kementerian ESDM meminta semua pihak termasuk emak-emak untuk tidak salah paham dengan kebijakan LPG 3 Kg. Pemerintah menegaskan saat ini belum ada rencana membatasi pembelian 3 Kg. 

Akan tetapi, saat ini pemerintah sedang melakukan pendaftaran atau registrasi konsumen LPG 3 Kg. Pada dasarnya, pembelian LPG 3 Kg tidak dibatasi, hanya saja ada syarat ketat untuk membeli LPG 3 Kg.

"Yang kita sampaikan seperti yang di sini bahwa kita melakukan registrasi. Tidak ada kata pembatasan," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Dia menjelaskan, tujuan registrasi ini agar pemerintah mengetahui siapa-siapa saja yang menggunakan LPG 3 Kg. 

"Memang registrasi itu perlu kita lakukan dalam rangka apa, bahwa siapa yang diberikan LPG subsidi 3 kg itu yang teregistrasi," jelas Tutukan

Dia pun menegaskan, jika memang ada pembatasan maka tidak dilakukan pada tahun 2023. "Jadi kita tidak akan melaksanakan pembatasan di tahun ini. Kita akan melakukan registrasi saja," kata dia.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) melakukan pembatasan dalam pembelian LPG 3 Kg pada tahun depan. Masyarakat tahun depan tidak bisa bebas membeli LPG 3 Kg.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menjelaskan, masyarakat hanya menunjukkan KTP bisa membeli LPG 3 Kg. Sehingga tidak ribet perlu daftar lewat aplikasi terlebih dahulu.

Untuk menjalankan mekanisme itu, Pertamina akan menyinkronkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau Data P3KE dengan data pembeli LPG 3 kg.

"Masyarakat tidak perlu mendownload aplikasi ataupun QR Code. Membeli seperti biasa, cukup tunjukkan KTP-nya," ujar Irto saat dihubungi Suara.com, Rabu (21/12/2022).

Dia melanjutkan, bagi masyarakat yang sudah masuk data P3KE maka bisa lanjut membeli LPG 3 kg. Sedangkan, yang belum terdaftar makan akan bisa di-update langsung dan bisa beli seperti bisa.

Menurut Irto, mekanisme ini sebenarnya sudah berjalan di pangkalan-pangkalan LPG. Hanya saja, pencatatannya masih manual, sehingga dengan cara ini bisa dilakukan digitalisasi.