Infografis
Chazali berpendapat jika para penyelenggaran negara dan pemerintahan (DPR dan Kemenkes) menggunakan sedikit saja hati nurani, tidak ada jalan lain, selain ditunda dulu pembahasan RUU Omnibus Kesehatan, dengan alasan rasional sebagai berikut:
1. Banyaknya penolakan dari masyarakat dan profesi kesehatan, menunjukkan ada substansi yang belum mengakomodir mereka yang nantinya akan menjadi sasaran dari UU Kesehatan yang baru itu.
2. Tidak adanya kegentingan yang memaksa, sehingga mengharuskan RUU Omnibus Kesehatan segera ditetapkan.
3. Disisa waktu Pemerintahan Jokowi, khususnya di Sektor Kesehatan, masih terlalu banyak persoalan kesehatan masyarakat yang belum terselesaikan sesuai dengan RPJM 2019-2024.
4. 6 bulan kedepan ini sudah memasuki fase proses Pemilu. Suhu politik meningkat. Jika RUU Kesehatan ditunda dulu, maka isu politik tidak mengimbas di sektor kesehatan. Jika dipaksakan juga RUU Omnibus Kesehatan bisa menjadi amunisi dan pemantik panasnya suhu politik.
5. Jika hubungan OPK dengan pemerintahan/Kemenkes semakin tajam dan tidak harmonis, maka tidak ada yang diuntungkan. Ujung-ujungnya yang menjadi korban masyarakat.
“Solusi di atass, mudah-mudahan merupakan harapan kita semua seluruh masyarakat Indonesia, termasuk seluruh tenaga kesehatan yang cinta Indonesia ini damai, semakin maju, dan proses penyelenggaraan Pemilu berjalan lancar, tanpa gangguan dari mereka yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan mereka yang dimurkai Allah SWT,” pungkas Chazali.
