Suara.com - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan alasan pemerintah menggunakan jasa mandor orang asing atau bule di Proyek IKN. Menurut Menko Luhut, pemerintah terpaksa menggunakan mandor bule agar mangawasi kualitas proyek-pryek IKN.
"Kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya sudah lapor Pak Presiden, pengawas itu kita dengan terpaksa, dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjaga kualitas. Jadi jangan nanti Istana Presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus," ujar Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, yang dikutip, Senin (12/6/2023).
Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN ini melanjutkan, pihaknya telah memiliki rencana pengembangan, skema insentif dan model bisnis, sampai status tanah yang akan ditawarkan ke para investor.
Luhut juga terus menjaga relasi dengan negara-negara yang telah komitmen investasi di IKN, mulai dari UEA, China, hingga beberapa timur tengah.
"Saya sudah pergi ke sana dua kali, melihat ini (IKN) dan kemarin di Singapura kita juga jualan mengenai ini dan mereka sangat antusias mau masuk. Dan kita berharap, bukan berharap, harus, 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana," jelas dia
Kemudian, tutur Luhut, harga lahan juga harus segera diindentifikasi. Sehingga, diperlukan taksiran harga untuk menghitung lahan di IKN.
"Setiap 6 bulan harga tanah itu akan berubah karena infrastruktur yang dibangun makin berkembang sehingga mereka harus menyesuaikan dengan itu," jelas dia.
Mantan Menkopolhukam ini juga memastikan, bahwa proyek IKN banyak diminati oleh investor asing. Misalnya, pengembang besar di Shenzen China yang akan masuk dalam proyek IKN.
Selain itu, investor Singapura juga berminat masuk membangun dan memajukan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Baca Juga: Banggar DPR Muluskan Penambahan Anggaran IKN Rp15 Triliun
"Kemarin di Singapura, itu mereka apresiasi terhadap ini karena ini adalah green city, green capital pertama di dunia," pungkas Luhut.
