Suara.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita tetap teguh menolak pelaksanaan impor KRl Bekas. Dia menyebut, bahwa seluruh menteri telah setuju dengan putusan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Adapun, audit BPKP itu tidak merekomendasikan pemerintah melakukan impor KRL.
"Sudah done, audit BPKP kan final. Kan kita sudah sepakat dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh semua menteri, bahwa apapun yang menjadi hasil dari audit BPKP kita akan ikuti," ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Merespon pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir terkait dengan opsi impor darurat KRL, Agus menilai tak pernah mendengar opsi itu.
"Saya tidak pernah dengar bahwa ada opsi impor KRL darurat, pernyataan pak Erick saja kok tidak mengarah ke situ kok. Saya kira menterinya Pak Erick ya, saya lihat tidak akan ada rapat lagi," kata dia.
Menurut Agus, impor KRl bekas sebenarnya tak perlu dilakukan. Dirinya, akan tetap teguh pada putusan audit dari BPKP.
"Menurut BPKP impor itu tidak diperlukan. Jadi sekali lagi supaya paham, kita menteri sepakat apa yang menjadi keputusan BPKP kita ikut, jadi ini bukan keputusan Kemenperin," jelas Agus.
Agus juga menambahkan, sebenarnya ada opsi retrofit di mana memperbaiki KRL-KRL yang lama. "Harus, harus retrofit di tahun depan," kata dia.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, rencana impor darurat kereta masih ada kesempatan untuk dijalankan.
Baca Juga: BUMN Serahkan Rencana Indonesia Impor 12 Rangkaian KRL Bekas ke Menko Luhut
"Terbuka (impor darurat kereta), tapi selama konteksnya, harganya baik," ujarnya di Jakarta, Selasa (18/4/2023).
Erick menyebut, saat ini pemerintah tengah menghitung kembali rencana impor KRL tersebut. Hal ini setelah adanya audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
"Tentu kalau itu kemahalan ya opsinya tidak. Tetapi kalau kita hanya membebani dalam arti penambahan kapasitas dengan harga tentu yang tadi, mahal, kita juga harus berpikir ulang," jelas dia.
