Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti perencanaan penganggaran yang kurang tepat dalam sejumlah program di daerah.
Jokowi memberikan contoh anggaran untuk sejumlah program di suatu kabupaten seperti penanganan stunting hingga pembangunan balai pertanian yang justru 80 persennya hanya untuk honor rapat dan perjalanan dinas, sedangkan 20 persennya untuk kegiatan konkret.
“Bapak, Ibu sekalian inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan, 80-nya untuk konkret, 20-nya untuk honor, perjalanan dinas, dan rapat, itu baru anggaran APBN, APBD itu produktif,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Contoh lainnya, Kepala Negara menekankan pentingnya memprioritaskan anggaran perlindungan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di sejumlah daerah. Selain itu, Presiden melanjutkan, masalah tersebut perlu pendampingan dan pengawalan agar anggaran tersebut produktif.
“Kita tahu masih banyak kemiskinan, daerah kemiskinannya tinggi, tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari 1 persen, mestinya itu dipriotitaskan dulu. Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul,” tutur Presiden.
Padahal, Presiden Jokowi melanjutkan, untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain, sebagian besar anggaran harus digunakan untuk kegiatan yang konkret sehingga hasilnya lebih produktif.
“Ini tugas BPKP, Bapak Ibu sekalian, tugas BPKP sekarang mulai orientasinya ke situ, orientasi hasil arahkan daerah, pusat, semuanya BUMN, kementerian/lembaga, hal-hal yang konkret, biar apa? Produktif,” ucap Kepala Negara.
TERPOPULER
