Redenominasi juga menyebabkan perubahan pada nilai transaksi pada barang elastis. Sehingga jika redenominasi dilakukan ketika kondisi pertumbuhan ekonomi yang rendah akan menyebabkan penurunan nilai transaksi.
Namun apabila redenominasi diterapkan saat pertumbuhan ekonomi sedang tinggi justru dapat menyebabkan peningkatan nilai transaksi.
Menurut penelitian tersebut, sebagian besar responden tidak percaya, pemerintah akan mampu mengendalikan laju inflasi setelah redenominasi.
Risiko redenominasi lainnya adala inflasi. Mengutip dari situs OCBCNISP, inflasi dapat terjadi setelah redenominasi lantaran masyarakat kaget dengan jumlah uang terbaru.
Hal itu dapat memicu nilai tukar mata uang merosot dan harga barang atau jasa jadi melambung tinggi. Karena pembulatan harga barang dan jasa sangat mungkin terjadi.
Contohnya, harga beras Rp 15.800, setelah redenominasi pedagang membulatkan harganya jadi Rp 18.000 (Rp 18) atau bahkan Rp 20.000 (Rp 20)
Manfaat Redenominasi
Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang salah satunya menjelaskan tentang Rancangan Undang-undang tentang Redenominasi Rupiah.
Menteri keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga menyinggung alasan penyederhanaan nilai mata uang perlu dilakukan.
Pertama, untuk meningkatkan efisiensi dalam transaksi dengan mempercepat waktu, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan menyederhanakan pencantuman harga barang dan jasa karena jumlah digit rupiah yang lebih sederhana.
Kedua, untuk menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi, dan pelaporan APBN dengan mengurangi jumlah digit rupiah.
Selain itu, kredibilitas dan kesetaraan Rupiah terhadap mata uang lain akan lebih baik. Salah satu contoh redenominasi yang sukses adalah Turki dengan mata uangnya, Lira.
Nah, seperti itulah penjelasan serba-serbi redenominasi rupiah mulai dari pengertian, tujuan, risiko dan manfaat.
