Kontroversi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar: Pro Deforestasi, Sebut PLTU Bukan Penyebab Polusi

Suara.com - Kualitas udara sangat buruk di kawasan Jabodetabek terus disorot masyarakat dalam satu minggu terakhir. Isu ini juga menjadi topik hangat dalam berbagai diskusi di media sosial, terutama terkait penyebab utama dari penurunan kualitas udara tersebut.

Ucapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar pada tahun 2021 yang lalu lantas menjadi viral lagi di platform media sosial.

Pasalnya, melalui akun resmi Twitter-nya, politisi dari Partai NasDem ini secara terbuka mendukung tindakan deforestasi untuk mendukung proyek-proyek pembangunan.

"Proyek-proyek besar pada era pemerintahan Presiden Jokowi harus berlanjut tanpa terhambat oleh pertimbangan emisi karbon atau deforestasi," tulis Menteri Siti dalam cuitannya di Twitter pada November 2021.

Ungkapan ini kemudian menuai kecaman dari ribuan warganet, mengingat Siti Nurbaya seharusnya memiliki pandangan pro-lingkungan.

Media-media internasional juga turut memberitakan tentang cuitan Menteri Siti Nurbaya Bakar. BBC mencatat bahwa pernyataan Siti Nurbaya bertentangan dengan komitmen yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi dalam Konferensi Perubahan Iklim ke-26 (COP26).

"Walaupun Presiden Joko Widodo telah menandatangani kesepakatan terkait pelestarian hutan, pernyataan Menteri Siti menggarisbawahi bahwa pembangunan tetap menjadi prioritas utama Indonesia," demikian laporan dari BBC pada Kamis, 5 November 2021.

Media Australia, The Canberra Times, juga mengulas mengenai ketidakjelasan langkah-langkah Indonesia dalam hal deforestasi, mengingat pernyataan Menteri Siti yang datang tak lama setelah Presiden Jokowi berjanji di COP26.

"Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menolak rencana global untuk mencapai zero deforestasi pada tahun 2030 sebagai tindakan yang 'tidak sesuai dan tidak adil', hanya beberapa hari setelah negaranya bergabung dengan lebih dari 100 negara dalam komitmen zero deforestasi," begitu laporan dari The Canberra Times.

Setelah mendapatkan kritik yang luas, Menteri Siti Nurbaya lantas mengklarifikasi bahwa Presiden Jokowi mendukung pembangunan dan perlindungan lingkungan harus berjalan sejalan.

"Presiden Jokowi juga menekankan bahwa setiap Kementerian dalam proses pembangunan harus mempertimbangkan dampak lingkungan. Pesan ini sudah diimplementasikan dalam langkah-langkah lapangan yang sedang berlangsung saat ini," tegas Siti Nurbaya Bakar.

Organisasi Greenpeace Indonesia juga pernah mengkritik pernyataan Siti Nurbaya Bakar yang dianggap bertentangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Bantah PLTU Penyebab Polusi

Muncul diskusi di media sosial yang menyatakan bahwa penyebab utama polusi udara bukanlah kendaraan bermotor, melainkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Namun, Kementerian LHK membantah hal ini.

Menteri Siti Nurbaya Bakar menyatakan bahwa penyebab utama penurunan kualitas udara adalah kendaraan bermotor, bukan PLTU.

"Ilustrasi penyebab utama polusi udara adalah kendaraan. Karena data yang kita punya per tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 24,5 juta kendaraan bermotor dan lebih dari 19,2 juta di antaranya adalah sepeda motor," ujar Siti dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada hari Senin, 14 Agustus.

Siti juga mengungkapkan bahwa PLN (Perusahaan Listrik Negara) telah melakukan studi terkait polusi yang dihasilkan oleh PLTU. Hasil studi yang dilakukan antara 27 Juli hingga 9 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa PLTU bukanlah penyebab utama dari penurunan kualitas udara di wilayah Jabodetabek.

"Walaupun ada kekhawatiran mengenai polusi udara dari PLTU Suralaya, namun hasil analisis menunjukkan bahwa polutan dari PLTU tersebut tidak bergerak menuju Jakarta, melainkan menuju Selat Sunda," jelasnya.

Namun, Menteri Siti juga mengakui bahwa ada pembangkit listrik individual kecil yang tersebar di berbagai lokasi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi telah meminta untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pembangkit listrik individual tersebut.