Suara.com - Proyek patung presiden pertama Indonesia Soekarno di kawasan Perkebunan Walini, Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat akan dimulai 2024 mendatang. Sumber dana pembangunan patung Soekarno senilai Rp10 triliun disebut investasi hingga dipertanyakan berbagai kalangan.
Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan sebelumnya menegaskan investasi senilai Rp10 triliun itu tidak hanya digunakan untuk pembangunan patung Soekarno saja. Namun, belum bisa dipastikan secara rinci asal dana dari proyek ini berasal dari APBN atau APBD.
Melainkan ditambah dengan kawasan perumahan, perkantoran, dan bisnis yang terintegrasi di Bandung Barat. Tepatnya di bekas lahan proyek Transit Oriented Development (TOD) Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang batal dibangun.
Lebih lanjut, Hengky tak menjelaskan secara terperinci perihal sumber dana investasi tersebut. Namun, proyek yang berdiri pada lahan 1.270 hektare ini akan dipegang oleh konsorsium Ciputra, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, dan seniman Nyoman Nuarta.
Saat ini proyek masih berada dalam tahap perizinan. Beberapa waktu lalu gambar yang menampilkan patung Soekarno sedang duduk tersebar di media sosial. Desain itulah yang disebut-sebut bakal dibangun di Kabupaten Bandung Barat.
Untuk diketahui, proyek pembangunan patung Soekarno setinggi 100 meter tersebut disorot karena dinilai membuang-buang anggaran. Terlebih jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat yang masih cukup tinggi.
Melihat desain patung, sejumlah warganet menilai pembangunannya tak terlalu esensial. Terlebih jika harus memakan uang Rp10 triliun. Alih-alih digunakan untuk membangun patung, lebih baik uang yang sama digunakan untuk menurunkan rating kemiskinan Kabupaten Bandung Barat.
Kritik soal menurunkan angka kemiskinan ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan Kabupaten Bandung Barat masih menjadi wilayah dengan kemiskinan tertinggi di Jawa Barat. Melansir jabar.bps.go.id, 10,82 persen penduduk Bandung Barat masuk dalam kategori miskin pada 2022.
Jumlahnya mencapai hampir 184.000 jiwa. Jumlah ini termasuk yang paling tinggi di Jawa Barat. Di samping Bandung Barat, beberapa kabupaten yang masih memiliki tingkat kemiskinan di atas sepuluh persen adalah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu.
Namun demikian, dari informasi yang disadur di laman jabarprov.go.id, Provinsi Jawa Barat mengklaim dapat mereduksi angka kemiskinan. B
PS Jabar menyebutkan, perubahan jumlah warga miskin Jabar yang turun itu terjadi pada periode Maret - September 2022. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 4,05 juta orang, menurun sebanyak 17.360 orang dari posisi Maret 2022.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
