Korban Pembatasan Eksor India, Rakyat ASEAN Terancam Tak Makan Nasi

Suara.com - Filipina tengah menghadapi krisis beras, negara tetangga Indonesia tersebut kini menghadapi lonjakan harga beras yang sangat tinggi.

Krisis makanan utama masyarakat Asia Tenggara ini imbas kebijakan pembatasan ekspor beras yang dilakukan India. Adapun inflasi beras di negara ASEAN ini meningkat pada laju tercepat dalam hampir lima tahun pada Agustus.

Kondisi itu menghidupkan kembali ingatan akan guncangan pada 2018 yang menyebabkan berakhirnya pembatasan impor yang telah berlaku selama dua dekade. Bank sentral Filipina pekan ini memperingatkan bahwa mereka siap untuk melanjutkan pengetatan moneter jika diperlukan.

Sementara diplomasi dan kesepakatan masih berlaku di tempat lain ketika negara-negara lain bergegas untuk mengamankan pasokan.

"Kami melihat banyak ketidakpastian. Tekanan harga diperburuk oleh pembatasan tersebut," kata Ekonom Organisasi Pangan dan Pertanian PBB Shirley Mustafa, dilansir dari The Business Times, Selasa (12/9/2023).

Pembatasan yang diterapkan di India telah meningkatkan pasar dan mendorong negara-negara yang khawatir untuk mengamankan pasokan sambil mencoba menahan kenaikan harga beras, yang merupakan bagian penting dari pola makan miliaran orang di Asia dan Afrika. Manila telah membatasi harga, sebuah tindakan yang menyebabkan jatuhnya seorang pejabat keuangan.

Wakil Menteri Keuangan Cielo Magno mengaku akan mengundurkan diri setelah postingan Facebooknya mempertanyakan batasan harga yang baru-baru ini diterapkan. Batasan tersebut diberlakukan awal bulan ini setelah kenaikan biaya ritel yang mengkhawatirkan.

Keamanan pasokan menjadi agenda utama bagi banyak konsumen. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh bertemu di sela-sela KTT ASEAN di Jakarta dan merencanakan perjanjian lima tahun. Senegal membuat tawaran diplomatik ke India, mengambil langkah serupa dengan negara lain termasuk Guinea dan Singapura untuk memastikan pasokan.

Sementara Indonesia setuju untuk menandatangani perjanjian pasokan dengan Kamboja untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade. Nota kesepahaman ini berjumlah 250 ribu ton per tahun, lebih dari dua kali lipat volume kesepakatan serupa pada 2012. Jakarta berjanji menyediakan 10 kg gandum setiap bulannya kepada jutaan keluarga miskin selama kuartal keempat tahun ini.