Jokowi Harap Norwegia Segera Resmikan Investasi IKN Berbasis Kota Pintar

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, Norwegia segera merealisasikan komitmen Kemitraan Transisi Energi (JETP) dan meningkatkan investasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota pintar berbasis hutan.

Hal ini disampaikan saat Presiden Jokowi dan PM Støre juga membahas kerja sama investasi antar kedua negara bersamaan dengan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre dalam rangkaian kegiatan World Climate Action Summit (WCAS) COP28 di Dubai pada Jumat (1/12/2023) lalu.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, berbagai isu kerja sama lingkungan hidup dibahas, mulai dari deforestasi hingga investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Presiden Jokowi menekankan komitmen dan aksi nyata, bukan sekadar janji dan klaim. Indonesia berhasil menurunkan emisi melalui penurunan deforestasi dan degradasi hutan, yang telah terbukti dan diakui secara global," ungkapnya setelah pertemuan bilateral.

Siti juga menyampaikan bahwa pada Oktober tahun lalu, Norwegia telah memberikan kontribusi sebesar US$ 56 juta terhadap upaya penurunan deforestasi di Indonesia untuk periode 2016/17 melalui BPDLH. Di COP28, PM Støre mengumumkan kelanjutan kontribusi Norwegia sebesar US$ 100 juta untuk penurunan deforestasi pada periode 2017/18 dan 2018/19.

"Kontribusi Norwegia terhadap penurunan deforestasi di Indonesia akan terus berlanjut, terutama untuk periode 2019/20, 2020/21, dan 2021/22," katanya.

Presiden Jokowi juga membahas Undang-Undang Uni Eropa tentang Deforestasi (EUDR), meminta bantuan Norwegia untuk menyediakan informasi seimbang dan keadilan bagi Indonesia terkait peraturan deforestasi Uni Eropa yang dianggap diskriminatif dan berdampak besar pada jutaan petani kecil.

Terakhir, keduanya juga membicarakan situasi di Gaza, di mana Presiden Jokowi berharap bahwa Norwegia, sebagai fasilitator perjanjian Oslo, dapat memberikan kontribusinya dalam mencari solusi perdamaian di Gaza berdasarkan prinsip solusi dua negara.