Suara.com - Ekspansi kerjasama metode pembayaran atay transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antar negara mendukung percepatan kegiatan ekonomi dan pengeluaran masyarakat.
Hal ini disampaikan ekonom Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto yang menyebut dampak besar dari perluasan kerjasama dalam sistem pembayaran antar negara, termasuk QRIS.
Menurut dia, kebijakan ini mendorong aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Hal ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Dampak perluasan kerja sama sistem pembayaran antarnegara termasuk QRIS akan mendorong aktivitas ekonomi, dan konsumsi masyarakat, sehingga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Rully Arya Wisnubroto, dikutip Suara.com dari Antaranews, Senin (4/12/2023) ini.
Keberadaan QRIS diyakini akan memudahkan transaksi pembelian atau pembayaran lintas negara dan antar masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap negara atau wilayah.
Selain itu, kerja sama perluasan penggunaan QRIS antaranegara akan mempererat hubungan antarnegara sesama pengguna QRIS. Penggunaan QRIS juga diharapkan dapat semakin diperluas ke negara-negara lain.
Sebagai sebuah kanal pembayaran, QRIS memiliki keunggulan cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam memfasilitasi kebutuhan transaksi masyarakat di era digital, baik bagi masyarakat maupun pedagang/merchant.
Transaksi QRIS antarnegara Indonesia-Thailand dan Indonesia-Malaysia terus tumbuh positif dengan jumlah transaksi pada Oktober 2023 tercatat sebanyak 59 ribu transaksi.
QRIS antarnegara resmi dapat digunakan secara penuh di Thailand sejak 29 Agustus 2022. Sedangkan implementasi interkoneksi pembayaran berbasis QR Code antarnegara Indonesia dan Malaysia dimulai pada 8 Mei 2023.
Baca Juga: Bos LPS: Gen-Z Bisa Jadi Senjata Buat Pertumbuhan Ekonomi
Sementara itu Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan interkoneksi pembayaran QR lintas batas akan mendorong pembayaran antarnegara yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif, khususnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).