Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.885.000
Beli Rp2.765.000
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...
USD/IDR 17.137

Kasus Suap SAP: Ada Jam Tangan Mewah Hingga Barang Branded untuk Pejabat RI

M Nurhadi | Suara.com

Rabu, 17 Januari 2024 | 18:51 WIB
Kasus Suap SAP: Ada Jam Tangan Mewah Hingga Barang Branded untuk Pejabat RI
SAP, perusahaan perangkat lunak Jerman suap pejabat Indonesia [Laman Resmi SAP]

Suara.com - Pejabat yang menerima suap dari perusahaan perangkat lunak Jerman, SAP, disebut menerima penyuapan dalam bentuk uang, fasilitas perjalanan internasional, dan barang-barang mewah.

Hal ini terungkap melalui dokumen Pengadilan Distrik Timur Virginia, yang juga menuliskan bahwa pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), yang kini bernama Bakti Kominfo menerima suap dari tahun 2015 hingga 2018.

Suap ini bertujuan agar pejabat terkait memuluskan SAP sebagai penerima kontrak dari pemerintah. Jaksa dalam keterangan terkait menyebut, kasus korupsi ini melibatkan tiga pihak dari Indonesia, termasuk dua karyawan SAP Indonesia dan seorang konsultan.

Kronologi Suap SAP

Suap SAP ke pejabat Idonesia bermula pada tanggal 8 Juni 2018, ketika seorang pekerja dari SAP Indonesia bersama seorang konsultan merancang sejumlah skema penyuapan pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dua sosok itu bertujuan menyuap pejabat KKP dalam bentuk uang sekitar US$3.600 sampai dengan US$5.040 (Rp50 juta hingga Rp70 juta). Dokumen terkait juga menyebut, pejabat KKP meminta uang diberikan secara tunai dan lobi terjadi antara dua pihak.

Dua bulan ke belakang, SAP sudah diuntungkan karena memperoleh kontrak pengadaan software dan jasa untuk BP3TI.  Dalam proses kontrak itu, SAP menyuap pejabat pejabat sekaligus memberikan 'hadiah' untuk keluarga mereka.

Kembali pada bulan Juni 2018, beberapa pejabat dari BP3TI, termasuk seorang pejabat tinggi di lembaga tersebut bersama keluarga mereka didampingi oleh pegawai SAP untuk 'jalan-jalan' ke Amerika Serikat.

Jaksa menyebut, perwakilan karyawan SAP Indonesia tersebut membayar semua belanjaan pejabat BP3TI dan keluarganya selama di AS, termasuk tas, gantungan kunci, oleh-oleh dan berbagai barang mewah lainnya. Pejabat yang sama juga menerima sebuah jam mewah dari pegawai SAP  

Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan bekerja sama dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kasus suap yang melibatkan perusahaan asal Jerman, SAP, dan pejabat di Indonesia tersebut.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Dugaan Pungli 93 Pegawai KPK: Kronologi, Kerugian dan Ancaman Hukuman

Dugaan Pungli 93 Pegawai KPK: Kronologi, Kerugian dan Ancaman Hukuman

News | Rabu, 17 Januari 2024 | 16:33 WIB

Luhut Minta Kebut Proyek IKD Pengganti e-KTP, Juli 2024 Selesai

Luhut Minta Kebut Proyek IKD Pengganti e-KTP, Juli 2024 Selesai

Tekno | Rabu, 17 Januari 2024 | 16:27 WIB

Langsung Koordinasi dengan FBI, KPK Kumpulkan Bukti Dugaan Suap Perusahaan Jerman ke Pejabat KKP dan Bakti Kominfo

Langsung Koordinasi dengan FBI, KPK Kumpulkan Bukti Dugaan Suap Perusahaan Jerman ke Pejabat KKP dan Bakti Kominfo

News | Rabu, 17 Januari 2024 | 13:26 WIB

Ketua KPK Perintahkan Dirdik Selidiki Informasi Perusahaan Jerman Suap Pejabat RI, Diduga Menyasar KKP

Ketua KPK Perintahkan Dirdik Selidiki Informasi Perusahaan Jerman Suap Pejabat RI, Diduga Menyasar KKP

News | Rabu, 17 Januari 2024 | 09:01 WIB

KPK Gerak Kumpulkan Bahan Keterangan Dugaan Suap Perusahaan Jerman ke Pejabat KKP dan Bakti Kominfo

KPK Gerak Kumpulkan Bahan Keterangan Dugaan Suap Perusahaan Jerman ke Pejabat KKP dan Bakti Kominfo

News | Selasa, 16 Januari 2024 | 21:44 WIB

KPK Berhasil Kembalikan Rp 525 Miliar Kepada Negara Sepanjang Tahun 2023

KPK Berhasil Kembalikan Rp 525 Miliar Kepada Negara Sepanjang Tahun 2023

Foto | Selasa, 16 Januari 2024 | 18:24 WIB

Terkini

Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode

Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:52 WIB

Harga Bahan Baku Naik Gila-gilaan, Industri Tekstil: Kami Enggak Bisa Survive!

Harga Bahan Baku Naik Gila-gilaan, Industri Tekstil: Kami Enggak Bisa Survive!

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:47 WIB

Bahlil Klaim RI Mulai Lepas Ketergantungan Impor BBM

Bahlil Klaim RI Mulai Lepas Ketergantungan Impor BBM

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:44 WIB

Emiten DRMA Tebar Dividen Rp 70/Saham

Emiten DRMA Tebar Dividen Rp 70/Saham

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:37 WIB

Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak 33,47 Dolar AS per Barel

Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak 33,47 Dolar AS per Barel

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:36 WIB

Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak

Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:30 WIB

Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat

Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 19:00 WIB

DJP Tunggu Restu Purbaya soal Kebijakan Pajak E-commerce

DJP Tunggu Restu Purbaya soal Kebijakan Pajak E-commerce

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 18:58 WIB

Dapat Rating BBB dari S&P, Purbaya Diperingatkan Rasio Bunga Utang Pemerintah

Dapat Rating BBB dari S&P, Purbaya Diperingatkan Rasio Bunga Utang Pemerintah

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 18:39 WIB

Kemenkeu Umumkan Lelang Sukuk Negara 21 April 2026, Bidik Pendanaan Rp 12 Triliun

Kemenkeu Umumkan Lelang Sukuk Negara 21 April 2026, Bidik Pendanaan Rp 12 Triliun

Bisnis | Jum'at, 17 April 2026 | 18:26 WIB