Suara.com - Ombudsman RI menginginkan Kementerian Perdagangan tidak tinggal diam setelah TikTok Shop kembali beroperasi. Jangan sampai, TikTok Shop kembali melanggar aturan terbaru soal perdagangan e-commerce.
Ombudsman menilai, ada indikasi maladministrasi dalam penyelenggaraan kebijakan termasuk kelalaian dalam operasional TikTok Shop. Maladministrasi itu berupa pelanggaran Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Anggota Ombudsman, Dadan Suparjo Suharmawijaya menegaskan bahwa, TikTok bukan sebagai platform e-commerce, tetapi sebagai media sosial.
"TikTok jelas bukan platform e-commerce, sementara TikTok Shop juga belum memiliki izin e-commerce. Kerja sama TikTok dengan Tokopedia bisa saja sebagai bentuk adaptasi untuk memenuhi regulasi yang ada, tetapi harus dipastikan tidak ada upaya mengelabui hukum atau mencari celah hukum," ujar Dadan kepada wartawan, Kamis (18/1/2024).
Terkait bentuk maladministrasi yang dimaksud yaitu, soal kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan. Ombudsman sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik, melihat jika ada kebijakan dilanggar dan terjadi pembiaran, maka perlu dilakukan pendalaman untuk menindaklanjuti terkait masalah tersebut dan juga melakukan koordinasi.
Maka dari itu, Dadan meminta Kementerian Perdagangan tidak tutup mata jika benar-benar platform asal China itu melanggar. Seperti diketahui, Permendag 31/2023 hasil revisi, secara tegas mengharuskan terjadinya pemisahan fungsi antara media sosial, social commerce dengan e-commerce. Media sosial dalam Permendag 31/2023 selain dilarang berjualan daring atau hanya sebatas promosi, juga tidak boleh melakukan transaksi dalam satu platform.
"Hal ini harus dicermati betul oleh Kementerian Perdagangan, jangan sampai tutup mata kalo memang terindikasi melanggar. Dalam kacamata Ombudsman, maladministrasi terletak pada otoritas pemerintahnya," tegas dia.
Dadan juga menyoroti, perbedaan sikap antar Kementerian menyikapi persoalan ini. Di sisi lain Kementerian Koperasi- UKM menyatakan, hidupnya kembali TikTok Shop pada Harbolnas 12.12 masih melanggar Permendag. Sementara, Kementerian Perdagangan memberi toleransi uji coba layanan yang diberikan kepada TikTok Shop dengan istilah transisi.
"Karenanya permintaan keterangan ke pemerintah bukan semata Kementerian Perdagangan, tapi juga Kementerian Kominfo dan Kementerian Koperasi UMKM," kata dia.
TERPOPULER
