83.637 Desa dan Kelurahan di Indonesia Sudah Teraliri Listrik

M Nurhadi Suara.Com
Jum'at, 26 Januari 2024 | 14:56 WIB
83.637 Desa dan Kelurahan di Indonesia Sudah Teraliri Listrik
Seorang petugas PLN memeriksa jaringan listrik di lokasi Kampar International Dragon Boat Festival” (KIDBF) 2019 di Danau Rusa, Kabupaten Kampar, Riau, Kamis (18/7/2020). (Humas PLN Riau-Kepri)

Suara.com - Pemerintah, melalui PT PLN (Persero), telah berhasil menyediakan pasokan listrik untuk 76.900 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia selama tahun 2023. Langkah ini merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan distribusi listrik yang merata, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, menegaskan bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki mandat dalam sektor ketenagalistrikan nasional, PLN akan terus berupaya mendukung upaya pemerataan listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

"Listrik saat ini telah menjadi kebutuhan utama masyarakat. Oleh karena itu, bersama dengan pemerintah, kami akan terus mengakselerasi pemerataan listrik hingga mencakup wilayah 3T, sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia," ujar Darmawan, dikutip dari Antara pada Jumat (26/1/2024).

Ia menambahkan, total 83.637 desa dan kelurahan yang sudah berlistrik secara nasional, 76.900 di antaranya diterangi oleh listrik PLN melalui program listrik desa (lisdes).

Sisanya bersumber dari listrik non-PLN sebanyak 3.885 desa dan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) sebanyak 2.852 desa sehingga di 2023, rasio desa berlistrik (RDB) nasional telah mencapai 99,85 persen.

PLN mencatat capaian desa berlistrik PLN secara periodik pada 2023, di antaranya periode triwulan-I (Januari-Maret) sebanyak 76.110 desa dan kelurahan.

Pada triwulan tersebut, PLN secara nyata memberikan dampak positif kepada masyarakat di Kepulauan Aru, Maluku. Melalui dana penyertaan modal negara (PMN), PLN berhasil mengembangkan sistem listrik untuk 2.192 rumah tangga yang tersebar di 15 desa, yang sebelumnya mengandalkan genset.

Upaya PLN dalam menyediakan penerangan di Indonesia terus bertambah pada triwulan-II (April-Juni) dengan mencakup 76.546 desa dan kelurahan, triwulan III (Juli-September) menjangkau 76.679 desa dan kelurahan, serta pada triwulan-IV meningkat menjadi 76.900 desa dan kelurahan.

Pada September 2023, sejumlah desa di Flores, NTT juga menikmati listrik dari PLN. Sebelumnya, PLN membangun jaringan listrik untuk menyambung akses listrik bagi desa terpencil di Flores yang selama ini bergantung pada genset.

Baca Juga: Komitmen Iklim Positif, PT RAPP Tambah Bus Listrik

"Listrik merupakan jantungnya perekonomian Indonesia. Untuk itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi. Dengan bekal transformasi digital yang berhasil kami lakukan, di tahun 2024 kami yakin lebih signifikan," ujar Darmawan.

Ia mengatakan penggalakan program lisdes juga sejalan dengan langkah nasional dalam mencapai rasio elektrifikasi 100 persen. Hingga Desember 2023, rasio elektrifikasi nasional mencapai 99,79 persen.

"Untuk bisa menuntaskan mandat ini bukan sesuatu hal yang mudah. Berbagai rintangan jarak, cuaca, topografi ekstrem menjadi tantangan yang tak membuat PLN gentar dalam memberikan akses listrik kepada seluruh masyarakat," tuturnya.

Upaya PLN bersama pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi sekaligus pemerataan akses listrik kepada masyarakat juga dilakukan melalui program bantuan pasang baru listrik (BPBL).

BPBL merupakan program bantuan pemasangan baru listrik bagi rumah tangga tidak mampu meliputi pemasangan instalasi tenaga listrik, biaya sertifikasi laik operasi (SLO), biaya penyambungan baru ke PLN sampai dengan pengisian token listrik perdana.

Selama tahun 2023, PLN berhasil mewujudkan program tersebut untuk 131.600 rumah tangga, melampaui target awal sebesar 125 ribu rumah tangga. Rumah tangga penerima Bantuan Program Listrik Bersubsidi (BPBL) termasuk yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan berdomisili di daerah 3T, atau yang memenuhi kriteria validasi kepala desa/lurah atau pejabat setingkat dan layak menerima BPBL.

Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI