Suara.com - Tony Blair Institute (TBI) for Global Change Indonesia adalah salah satu lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dikutip dari kantor berita Antara, kolaborasi Otorita IKN dan lembaga yang Tony Blair, mantan perdana menteri Inggris ini mencakup beberapa sektor.
Seperti pendidikan lewat kolaborasi antarinstitusi perguruan tinggi; pengembangan sektor kesehatan terkait uji klinis, riset dan pengembangan; pengembangan potensi investasi dengan menyusun rencana bisnis strategis, fasilitas investasi asing, dan strategi komunikasi; serta pembangunan kota melalui studi banding ke kota-kota masa depan di dunia.
Dalam pertemuan per Kamis (18/4/2024), Presiden Joko Widodo dan Tony Blair membahas rencana investasi di sektor energi baru terbarukan IKN, salah satunya Uni Emirat Arab (UAE).
Rencana investasi UAE untuk membangun panel surya di IKN akan difasilitasi Tony Blair Institute.
"Ini business to business, yang akan masuk (investasi) dari UAE. Detailnya nanti disampaikan dan difasilitasi Tony Blair Institute," jelas Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, setelah mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Tony Blair di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Berdasarkan proposal yang akan dipelajari lebih lanjut oleh Indonesia, proyek panel surya bakal menghasilkan listrik dengan kapasitas 1,2 gigawatt.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga dipastikan dilibatkan dalam proyek kerja sama ini.
"Pasti akan berkolaborasi dengan PLN, karena (sesuai) undang-undang (kewenangannya ada di) PLN. Setelah itu baru kami rumuskan regulasinya," tambah Bahlil Lahadalia.
Namun ia belum bisa memastikan kapan kontrak kerja sama proyek pembangunan panel surya antara Indonesia dan UAE akan ditandatangan.
Pembahasan lainnya, setelah peluang investasi UAE, Presiden Joko Widodo dan Tony Blair juga diskusi soal penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS) yang baik di IKN.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, kapasitas penyimpanan karbon diprioritaskan untuk penghasil karbon dalam negeri dengan porsi penyimpanan 70 persen.
Sementara pihak asing diizinkan menyimpan karbon di perut bumi Indonesia dengan porsi penyimpanan 30 persen, atas seizin kontraktor dan pemegang izin operasi CCS di Tanah Air.
"Ini diformulasikan agar menjadi sumber pendapatan baru negara, dan kami bisa kelola untuk memberikan insentif bagi industri yang masuk ke Indonesia," pungkas Menteri Investasi/Kepala BKPM.
TERPOPULER
