Pemerintah Jangan Ambil Langkah Populis di Tengah Panasnya Iran-Israel

Suara.com - Kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil dampak dari konflik Iran-Israel membuat harga komoditas seperti minyak mentah dan emas meroket naik. Di dalam negeri, rupiah juga terus bergerak naik ke angka Rp16.000-an per dolar AS.

Jika kondisi konflik berlangsung panjang atau bahkan memburuk, tentu akan berdampak mengkhawatirkan bagi masyarakat terutama masyarakat kelas bawah. Maka dari itu, pemerintah haruslah fokus menyiapkan kebijakan untuk mengantisipasi dan menahan diri dalam menerapkan kebijakan yang belum memiliki urgensi.

Ekonom dan Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini berkata bahwa ketika perang di Timur Tengah terjadi, maka akan sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sehingga pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal yang tepat.

"Kebijakan fiskal yang baik adalah prudent, berhati-hati dan mampu mengendalikan defisit, jangan jor-joran, proyek besar kendalikan, dan populisme jangan serampangan," ujar Didik, ditulis Kamis (18/4/2024).

Didik berkata bahwa kebijakan populisme ekstrem perlu ditahan dulu. Populisme sendiri merupakan sebuah paham yang menjunjung tinggi hak dan keutamaan rakyat kecil sehingga kebijakan yang populis biasanya berlaku masif dan membutuhkan APBN yang besar.

Selain itu, Didik menilai ketidakpastian yang terjadi juga pasti berpengaruh terhadap presiden terpilih dalam Pilpres 2024.Karena menurut Didik, kondisi tidak pasti seperti ini akan membuat kebijakan ekonomi presiden terpilih berantakan dan malah menambah beban baru bagi masyarakat.

Didik turut menyinggung program makan siang gratis milik presiden terpilih. Menurutnya, kebijakan tersebut sulit dilaksanakan secara menyeluruh kalau kondisi global seperti ini terus berlanjut

"Sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga angan-angan dalam kampanye, lupakan saja, fokus pada daya tahan masyarakat, daya beli mereka, menahan agar tidak terjadi pengangguran yang besar. Karena itu, kebijakan menjaga inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok merupakan kebijakan utama untuk melindungi golongan bawah yang rentan," tuturnya.