Suara.com - Workship Tim Nasional Indonesia tengah berfokus untuk menyusun Initial Memorandum sebagai pemenuhan standar dan syarat keanggotaan penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Aksesi OECD bisa membantu melanjutkan transformasi positif perekonomian Indonesia. Juga membantu memberikan peningkatan lebih lanjut dalam pendapatan dan standar hidup masyarakat guna mendukung ambisi Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
Dikutip dari kantor berita Antara, memorandum ini akan menjadi alat bagi Indonesia untuk menyampaikan kepada dunia terkait reformasi yang akan dilakukan.
Initial Memorandum mencakup 26 sektor dalam "steering commitee" OECD. Memorandum yang disusun antara lain dari sektor keuangan, ekonomi, antikorupsi, persaingan sehat, consumer policy, digital ekonomi, hingga teknologi policy.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa selama berjalannya proses aksesi, Tim Nasional Percepatan OECD akan turut melibatkan semua pihak yang terkait 26 sektor untuk menyelesaikan Initial Memorandum.
"Ada beberapa, misalnya terkait praktik untuk tidak korupsi. Karena sudah member FATF (Financial Action Task Force). Kemudian transparansi juga ada. Misalnya KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governansi). Kemudian ada dari segi perpajakan, kami juga ada pertukaran data yang telah diratifikasi. Jadi fundamentalnya beberapa sudah kami lakukan," ungkap Airlangga Hartarto.
Ia menilai bahwa penyelarasan berbagai regulasi dengan standar yang ditetapkan OECD menjadi tantangan utama proses aksesi OECD.
"Tantangannya tentu benchmarking regulasi kepada best practice. Dan tentu saja untuk membawa seluruh kementerian berada dalam frekuensi yang sama," jelas Airlangga Hartarto pada Rabu (29/5/2024).
Ia menyatakan bahwa tantangan untuk sinkronisasi kebijakan tidak hanya dihadapi pemerintah pusat, juga pemerintah daerah yang turut mengimplementasikan aturan-aturan yang selaras nantinya.
"Tentu ini menjadi tantangan-tantangan praktis ke depan yang kami harus lihat, oleh karena itu tidak hanya dari segi komitmen pemerintah pusat, tetapi implementasinya juga berjalan sampai dengan pemerintah daerah," tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan, proses aksesi OECD dapat membantu merancang momentum reformasi ke masa mendatang.
"Prosesnya yaitu meliberalisasi pembangunan, perdagangan dan investasi, infrastruktur baru, memastikan reformasi pendidikan berkualitas tinggi dan mudah diakses untuk lebih meningkatkan lingkungan bisnis di Indonesia," jelas Mathias Cormann.
Selain itu, menyederhanakan peraturan, mendorong transformasi digital, memperkuat langkah-langkah anti korupsi yang selanjutnya meningkatkan investasi pada sumber daya manusia, dan sebagainya.
TERPOPULER
