Suara.com - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara soal kabar adanya sejumlah BUMN yang akan dibubarkan. Berdasarkan data Danareksa, setidaknya ada enam BUMN yang kondisinya kritis, bahkan terancam dibubarkan.
Arya menegaskan, kondisi BUMN itu masih dalam kajian di PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).
Menurut dia, belum tentu perusahaan pelat merah itu dibubarkan, sebab masih dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
"Jadi belum sampai kajian di Kementerian BUMN. Jadi kita juga masih lihat bahwa bumn2 itu masih ada yang PKPU di pengadilan. Semua berproses aja," ujarnya kepada wartawan, Kamis (27/6/2024).
"Jadi belum bisa dikatakan BUMN-BUMN yang kemarin disampaikan danareksa di DPR itu belum tentu jugag akan bubar," sambung Arya.
Arya melanjutkan, keputusan pembubaran BUMN itu harus melalui kajian dari Kementerian BUMN dan harus melihat langkah ke depan untuk nasib perusahaan pelat merah itu.
"Memang PPA pasti mengkaji secara detail dan ketat. Tapi kita lihat nanti secara komprehensif langkah apa yang dilakukan sambil nunggu hasil pengadilan PKPU," ucap dia.
Sebelumnya, PT Danareksa (Persero) mencatat masih banyak BUMN yang 'sakit' hingga terancam dibubarkan. Dari 14 perusahaan pelat merah, setidaknya enam BUMN cuma memiliki pilihan beroperasi minimum atau dibubarkan.
Enam BUMN itu diantaranya, PT Indah Karya (Persero), PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), dan PT Semen Kupang.
"Itu sebenarnya more than likely akan kita setop, apakah nanti lewat likuidasi atau pembubaran BUMN, sepertinya ke sana ujungnya," ujarya Direktur Utama PT Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi saat rapat Panja dengan Komisi VI DPR RI yang dikutip, Selasa (25/6/2024).
