Suara.com - Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN, telah memastikan bahwa mereka batal mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) melalui Unit Usaha Syariah (UUS BTN) atau BTN Syariah.
Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, menyatakan bahwa keputusan ini telah didiskusikan dengan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham BTN dan telah disampaikan kepada OJK.
"Secara umum, kami telah berkonsultasi dengan pemegang saham, dalam hal ini Menteri dan Wakil Menteri BUMN, dan kami juga telah menyampaikan kepada OJK. Namun, kami belum melakukan keterbukaan informasi bahwa kami tidak akan melanjutkan akuisisi Bank Muamalat," ujar Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7/2024) lalu.
Nixon mengakui bahwa ia belum bisa mengungkapkan berbagai pertimbangan di balik keputusan batalnya akuisisi Bank Muamalat tersebut. Ia mengatakan bahwa alasan-alasan tersebut akan disampaikan dalam rapat tertutup dengan Komisi VI DPR.
"Saat rapat tertutup, kami akan menjelaskan berbagai alasan mengapa kami tidak akan melanjutkan," tambah Nixon.
Sebelumnya, rencana spin off Unit Usaha Syariah (UUS) BTN telah menjadi bagian dari rencana aksi korporasi BTN yang akan dilaksanakan pada semester I 2025. Nixon menyebutkan bahwa BTN akan menginvestasikan modal sebesar Rp 1,5 triliun hingga Rp 6 triliun untuk aksi korporasi ini.
"Kami sedang mempersiapkan spin off UUS dengan total modal sebesar Rp 1,5 hingga Rp 6 triliun," ungkap Nixon saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Senin (8/7).
Nixon menjelaskan bahwa tujuan dari investasi modal ini adalah agar unit syariah BTN tidak masuk ke dalam kategori usaha dengan modal inti kurang dari Rp 1 triliun atau buku 1, dan tetap berada di kategori buku 2 dengan modal inti lebih dari Rp 1 triliun dan kurang dari Rp 5 triliun.
"Supaya tidak turun ke buku 1, kami berharap tetap di buku 2," jelas Nixon.
Baca Juga: Wakil Rakyat Dukung Keputusan BTN Terkait Kabar Batalnya Akuisisi Muamalat
Spin off BTN Syariah ditargetkan akan selesai pada tahun 2024, setelah mundur dari target sebelumnya pada tahun 2023 karena masalah teknis.
