Infografis
Suara.com - Sebulan menjelang penyelenggaraan MotoGP Seri Indonesia di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, masih ada persoalan hosting fee yang harus dibayarkan ke Dorna Sports sebesar Rp 231 miliar.
Pemerintah Daerah NTB didesak agar tidak lepas tangan. Apalagi penyelenggaran ajang balap motor paling bergengsi di dunia adalah pertaruhan kredibilitas negara.
Pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan dan harus ikut membiayai hosting fee senilai Rp 231 miliar untuk penyelenggaraan kejuaraan dunia MotoGP di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika pada 27-29 September 2024 mendatang.
Jika tidak, ajang balap motor paling bergengsi di dunia dan berdampak bagi akselarasi perekonomian NTB itu, dipertanyakan keberlanjutannya.
Pengamat ekonomi yang juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Dr M Firmansyah mengatakan, nilai hosting fee yang mencapai Rp 231 miliar tidak sedikit. Meski demikian, menurut Firmansyah, MotoGP harus bisa berjalan.
“Hosting fee dapat dibayar lewat kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga lembaga bisnis lain. Termasuk PT Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC. Perlu semua pihak legowo untuk ini,” kata Firmansyah ditulis Rabu (28/8/2024).
Menurut Firmansyah, ajang MotoGP adalah pertaruhan bagi Indonesia.
“Karena ini terkait nama Indonesia di mata dunia. Kredibilitas negara jadi taruhan. Dunia akan beranggapan, mau selenggarakan event tapi tidak punya uang. Tentu negara akan malu,” kata Firmansyah.
Oleh karena itu, menurut Firmansyah, pemerintah pusat perlu duduk bersama dengan pemerintah daerah. Kemudian membahas berapa sisa anggaran yang ada dan berapa yang mungkin bisa dibayar. Sehingga MotoGP kali ini bisa dilaksanakan di NTB.
Baca Juga: Gelaran MotoGP Buat Okupansi Hotel Milik PPRO Meningkat
Firmansyah mengatakan, jika tidak bisa dibayar, berbagai konsekuensi menanti. Di samping harus membayar pinalti yang nilainya ratusan miliar, juga konsekuensi lain dan paling buruk adalah keberlanjutan MotoGP Mandalika di masa depan.
“ITDC tentu saja perlu mutar otak. Bagaimana dapatkan hosting fee di waktu yang mepet begini. Bila tidak bayar dapat charge dari pihak Dorna 75 persen dari hosting fee. Maka, bayar ratusan miliar juga akhirnya. Mungkin saja ada konsekuensi lain yang menyertai, misalnya keberlanjutan event di Mandalika di masa datang jadi dipertanyakan,” kata Firmansyah.
Guru Besar Sosiologi Universitas Mataram Prof Dr Ir Lalu Wiresapta Karyadi M.Si menambahkan, penyelenggaraan MotoGP Mandalika bukan hanya persoalan ekonomi atau bisnis olah raga semata. Tetap MotoGP Mandalika telah menjelma menjadi citra dan martabat bangsa Indonesia.
“Mandalika, pulau Lombok, NTB dan Indonesia semakin menjadi perhatian dunia karena ajang MotoGP tersebut. Bukankah ini juga merupakan promosi untuk pengembangan pariwisata dan lain-lain. Jadi dalam hemat kami sebagai warga NTB, penyelenggaraan MotoGP 2024 adalah keniscayaan, harus terlaksana,” kata Lalu Wiresapta.
Sejak pertama kali digelar pada 2022 lalu, ajang MotoGP di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Kuta, Pujut, Lombok Tengah, telah membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia dan NTB.
Pada 2023, multiplier effect MotoGP secara nasional mencapai Rp 4,3 triliun dan Rp 4,5 triliun pada 2022. MotoGP Mandalika 2023, berdampak positif terhadap kinerja ouput bidang pariwisata di level nasional sebesar 0,019 persen – 0,023 persen. Juga terhadap penyerapan tenaga kerja bidang pariwisata di level nasional sebesar 20.233 orang – 24.030 orang.
