“Pidato Prabowo adalah pengingat keras bahwa pemimpin bukan hanya pengambil kebijakan, tetapi juga harus menjadi contoh moral dan etika bagi masyarakat. Ini bukan hanya soal kebijakan anti-korupsi, tetapi juga tentang bagaimana pemimpin hidup dan menjalankan tugasnya sehari-hari,” ujar Hardjuno.
Ia menambahkan bahwa reformasi birokrasi dan penegakan hukum harus dimulai dari pemimpin.
“Jika pemimpinnya berani mengambil langkah-langkah tegas terhadap korupsi, maka ini akan menjadi sinyal kuat bagi semua aparat di bawahnya. Sebaliknya, jika pemimpin terlihat lunak atau bahkan terlibat dalam korupsi, maka tidak ada harapan bagi sistem untuk berubah,” jelasnya.
Lebih jauh, Hardjuno menilai bahwa salah satu langkah penting untuk memberantas korupsi adalah memperkuat penegakan hukum yang independen.
“Lembaga seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan harus benar-benar dibebaskan dari intervensi politik. Kita sering melihat bagaimana proses hukum terhadap pejabat tinggi dapat terganggu oleh tekanan politik atau kekuatan lainnya,” tambahnya.
Hardjuno juga menekankan pentingnya membangun budaya integritas sejak dini, terutama di kalangan pejabat publik.
“Selain penegakan hukum, kita juga perlu membangun sistem pendidikan dan pelatihan yang menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Hanya dengan cara ini kita bisa menciptakan generasi pemimpin yang lebih baik di masa depan,” katanya.