Prabowo Janji Perangi Korupsi yang Kian Subur, Pengamat Soroti Peranan Pemimpin

Iwan Supriyatna Suara.Com
Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:04 WIB
Prabowo Janji Perangi Korupsi yang Kian Subur, Pengamat Soroti Peranan Pemimpin
Pengamat hukum yang juga pegiat antikorupsi, Hardjuno Wiwoho.
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Hardjuno juga mengakui tidak semua pemimpin Indonesia berprilaku korup. Terbukti, masih ada pemimpin yang bersih dan berintegritas.

Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa banyak pemimpin lainnya yang justru memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.

“Kita sudah melihat bagaimana banyak pemimpin yang menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri dan lingkungannya, bahkan ketika rakyat masih mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang korup telah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan bangsa,” kata Hardjuno.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyinggung pentingnya pejabat negara untuk hidup bersih dan menjadi teladan bagi rakyat.

Menurut Hardjuno, ini adalah ajakan yang sangat tepat di tengah situasi di mana masyarakat sering kehilangan kepercayaan terhadap para pemimpin mereka.

“Pidato Prabowo adalah pengingat keras bahwa pemimpin bukan hanya pengambil kebijakan, tetapi juga harus menjadi contoh moral dan etika bagi masyarakat. Ini bukan hanya soal kebijakan anti-korupsi, tetapi juga tentang bagaimana pemimpin hidup dan menjalankan tugasnya sehari-hari,” ujar Hardjuno.

Ia menambahkan bahwa reformasi birokrasi dan penegakan hukum harus dimulai dari pemimpin.

“Jika pemimpinnya berani mengambil langkah-langkah tegas terhadap korupsi, maka ini akan menjadi sinyal kuat bagi semua aparat di bawahnya. Sebaliknya, jika pemimpin terlihat lunak atau bahkan terlibat dalam korupsi, maka tidak ada harapan bagi sistem untuk berubah,” jelasnya.

Lebih jauh, Hardjuno menilai bahwa salah satu langkah penting untuk memberantas korupsi adalah memperkuat penegakan hukum yang independen.

Baca Juga: Soal Dana Rp 124 M Berkedok CSR Timah, Saksi Harvey Moeis Bilang Begini

“Lembaga seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan harus benar-benar dibebaskan dari intervensi politik. Kita sering melihat bagaimana proses hukum terhadap pejabat tinggi dapat terganggu oleh tekanan politik atau kekuatan lainnya,” tambahnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI