Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bisa menguji produk UMKM binaan BUMN. Pasalnya, kekinian perusahaan pelat merah memiliki kewajiban menggandeng UMKM untuk pengadaan dengan nilai tender di bawah Rp15 miliar.
Erick mengungkapkan, hingga kini, sebanyak 50 ribu UMKM telah bergabung dalam ekosistem BUMN, dengan 90 persen bergerak di sektor pangan.
Dengan pengujian ini, UMKM bisa mendapatkan sertifikasi layak untuk dikonsumsi, sehingga bisa diproduksi dan dijual massal.
"Kami menargetkan sertifikasi produk UMKM ini selesai dalam beberapa bulan ke depan, khususnya bagi UMKM binaan BUMN. Program ini adalah langkah konkret untuk membantu mereka naik kelas," ujar Erick di Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Erick juga menggarisbawahi integrasi teknologi dalam pengelolaan UMKM. Program seperti Pasar Digital (PaDi) UMKM dan PNM Mekaar, yang telah menjangkau lebih dari 21,2 juta perempuan di pedesaan, akan menjadi tulang punggung implementasi program ini.
"Dengan integrasi digital, sertifikasi tidak akan menjadi kendala. PNM Mekaar, misalnya, telah memberikan pinjaman antara Rp1-5 juta yang langsung terkoneksi dengan sistem digital. Ini membantu proses sertifikasi berjalan lebih cepat dan efisien," tambahnya.
Erick optimistis, kolaborasi lintas sektor dengan BPOM dan lembaga pendanaan seperti BRI, Pegadaian, dan PNM akan memperkuat posisi UMKM sebagai pilar utama kemandirian ekonomi Indonesia.
Ia menambahkan, roadmap telah disusun dengan target jangka pendek hingga lima tahun ke depan.
"Arahan Bapak Presiden jelas. Kita harus menjadi negara mandiri dengan UMKM sebagai fondasi. Sertifikasi, pendanaan, hingga akses pasar adalah kunci untuk mewujudkan visi ini," pungkas Erick.
TERPOPULER
