Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini setelah penyelidikan oleh KPK menemukan adanya indikasi korupsi dalam pembelian tanah di Jakarta Selatan yang merugikan negara hingga Rp 348 miliar. Status hukum Luhur saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh KPK.
Jika dijumlahkan, total kerugian diperkirakan mencapai Rp1,9 triliun. Nilai ini setara dengan rencana anggaran program sekolah swasta gratis yang digagas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta.
Sebagai informasi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah pada November lalu mengatakan, total anggaran untuk program sekolah swasta gratis dan bantuan biaya perlengkapan sekolah mencapai Rp 2,3 triliun. Jumlah ini jika dirincikan yaitu, Rp 1,6 triliun untuk program sekolah swasta gratis di Jakarta dan Rp 700 miliar untuk bantuan perlengkapan sekolah.
Kasus-kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi Pertamina ini menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN di Indonesia.