Suara.com - Mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Pratama Nugraha Emmawan, mengonfirmasi bahwa dirinya telah dimintai keterangan oleh Polda Jawa Barat terkait dugaan kasus korupsi retribusi di kawasan wisata Cibodas.
Pratama, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPRD Cianjur, menegaskan bahwa pertemuannya dengan penyidik Polda Jabar lebih bersifat diskusi mengenai data pengelolaan kawasan wisata Cibodas, termasuk membahas tunggakan piutang negara yang melibatkan pihak ketiga.
“Benar, saya sudah datang ke Polda Jabar beberapa hari yang lalu, bukan pada Senin (10/2). Saya hanya berdiskusi tentang data dan informasi yang dibutuhkan penyidik terkait pengelolaan kawasan wisata Cibodas, termasuk membahas pengelolaan yang dilakukan pihak ketiga. Ini bukan pemeriksaan, hanya ngobrol,” ujar Pratama di Cianjur, Selasa (2/11/2025) seperti yang dikutip dari Antara.
Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Cianjur Riset Center (CRC), Anton Ramadhan, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai pemeriksaan yang dilakukan Polda Jabar terhadap dua mantan Kadisbudpar Cianjur, yaitu Pratama Nugraha Emmawan dan Yudi Pratidi. Pemeriksaan ini dilakukan pada Senin (10/2) sebagai bagian dari penyelidikan dugaan korupsi retribusi di kawasan wisata Cibodas.
Anton juga menyatakan bahwa CRC memiliki data sejumlah kejanggalan dalam penarikan retribusi yang melibatkan pihak ketiga, yaitu PT Baradhuta Jaya Sakti (BJS). Kejanggalan ini diduga menyebabkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah.
“Kami mendapatkan informasi dari Polda Jabar setelah mereka memeriksa Kepala Disbudpar Cianjur saat ini. Selanjutnya, dua mantan kepala dinas, yaitu Pratama dan Yudi, dipanggil untuk dimintai keterangan. Kami juga memiliki data terkait dugaan korupsi dalam penarikan retribusi tersebut,” jelas Anton.
Menurut Anton, terdapat beberapa kejanggalan dalam penarikan retribusi di kawasan wisata Cibodas. Salah satunya adalah ketidakmampuan PT BJS dalam memenuhi kewajiban membayar kontribusi sesuai perjanjian dengan Disbudpar Cianjur pada periode 2022-2023. Padahal, berdasarkan perjanjian, PT BJS seharusnya menyetor Rp3,5 miliar.
“Selama masa pengelolaan pada tahun 2022-2023, PT BJS tidak melakukan penyetoran sesuai kesepakatan. Akibatnya, terdapat tunggakan mencapai Rp3,5 miliar. Padahal, jika dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan setiap tahun, seharusnya mereka mampu melunasi kewajiban tersebut,” ujar Anton.
Berdasarkan data Disbudpar Cianjur, jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan wisata Cibodas pada tahun 2022 mencapai 452.641 orang, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 582.300 orang.
Jika dihitung berdasarkan tarif tiga jenis retribusi yang dikenakan, total pendapatan retribusi yang seharusnya diperoleh setiap tahun melebihi target.
“Jumlah kunjungan dikalikan dengan tarif retribusi seharusnya menghasilkan pendapatan yang signifikan. Namun, kenyataannya, penyetoran yang dilakukan PT BJS selalu kurang dan bahkan menunggak,” tambah Anton.
Polda Jabar masih melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan korupsi ini. Pemeriksaan terhadap mantan Kadisbudpar Cianjur dan pihak-pihak terkait diharapkan dapat mengungkap lebih lanjut mengenai kejanggalan dalam pengelolaan retribusi kawasan wisata Cibodas.
Kasus ini menjadi sorotan penting mengingat potensi kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah. Masyarakat pun menanti kejelasan dan tindak lanjut dari pihak berwenang untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara, khususnya di sektor pariwisata.
TERPOPULER
