Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan angggaran prioritas pada tahun 2025. Adapun, anggaran prioritas tersebut untuk mendorong perekonomian Indonesia.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono menyebutkan pemerintah mengalokasikan Rp 724,3 triliun untuk sektor pendidikan.
Lalu anggaran kesehatan Rp 218,5 triliun, lanjut anggaran pendidikan mencapai Rp 503,2 triliun untuk pendidikan sosial. Serta anggaran program ketahanan pangan mencapai Rp 144,6 triliun. Sedangkan anggaran hukum dan hankam mencapai Rp 376,4 triliun
"APBN berperan sebagai instrumen eksekutif dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan melalui strategi collecting more, spending better, dan innovative financing," kata Parjiono dalam acara SMBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Gedung Kempinski, Jakarta, Selasa (18//2/2025).
Lalu, alokasi pendidikan sebesar Rp 724,3 triliun digunakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Pemberian makan bergizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.
" Makan bergizi gratis juga dapat berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan melalui penciptaan lahan kerja, pengurangan beban rumah tangga, dan pemberdayaan ekonomi lokal," imbuhnya.
Kata dia pemerintah mengucurkan anggaran sosial sebesar Rp 503,2 triliun. Anggaran ini diberikan untuk melanjutkan program PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah.
"Sinergi dan integrasi perlinsos dengan kartu kesejahteraan, penguatan perlinsos sepanjang hayat, penguatan graduasi dan kemiskinan," kata Parjiono,
Sementara itu, efisiesni belanja negara juga dilakukan agar berfokus pada subsidi yang tepat sasaran. Hal ini mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia.
Baca Juga: WIKA Mulai Rasakan Dampak Ucapan Prabowo
"Efisiensi belanja juga berfokus pada subsidi yang lebih tepat sasaran, harmonisasi kebijakan pusat daerah melalui undang-undang, serta penguatan penggunaan sosial untuk menghalangi kemiskinan," jelasnya.
