Suara.com - Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait pemangkasan anggaran di sejumlah lini strategis, seperti pendidikan menimbulkan pro dan kontra. Langkah Presiden Prabowo Subianto ini dianggap berisiko.
Berbagai manuver politik pemerintah belakangan ini juga terus disorot publik, mulai dari UU Minerba, multifungsi ABRI/TNI, kontroversi PSN, tukin dosen, makan bergizi gratis, kabinet gemuk, hingga kesewenang-wenangan DPR.
Hal ini lantas memunculkan aksi #KaburAjaDulu dan #IndonesiaGelap yang disinyalir sebagai ekspresi rasa kecewa publik terhadap pemerintah.
Bahkan, aksi Indonesia Gelap juga mendapatkaan perhatian publik dunia. Jurnalis internasional Peter Cronau bahkan menyebut bahwa Prabowo tampak mengikuti contoh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam mengurangi layanan pemerintahan yang dianggap esensial. Hal ini diungkapkan melalui cuitan Cronau di platform X (sebelumnya Twitter) pada 28 September 2023.
Dalam cuitannya, Cronau menulis, *"President Prabowo looks to follow the Trump example in slashing essential government services — Indonesian security forces back on the streets in their traditional role of repelling protests."* (Presiden Prabowo tampak mengikuti contoh Trump dalam memotong layanan pemerintahan esensial — pasukan keamanan Indonesia kembali ke jalanan dalam peran tradisional mereka untuk membubarkan protes).
Cronau merujuk pada kebijakan Prabowo yang dinilai mirip dengan pendekatan Trump dalam mengurangi anggaran untuk layanan publik, sementara memperkuat peran aparat keamanan dalam menangani demonstrasi atau protes yang muncul sebagai respons atas kebijakan tersebut.
Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat sipil dan pengamat internasional, yang melihat potensi peningkatan ketegangan sosial dan politik di Indonesia.
Kebijakan Prabowo ini juga menuai kritik dari berbagai pihak, terutama terkait dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat. Pengurangan layanan esensial, seperti subsidi kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, dikhawatirkan akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui juru bicaranya membantah tuduhan bahwa kebijakan tersebut meniru strategi Trump. Mereka menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil bertujuan untuk efisiensi anggaran dan fokus pada program-program prioritas nasional. Namun, penjelasan ini belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran publik.
Baca Juga: Jelang Pelantikan, Keluarga dan Kerabat Kepala Daerah Terpilih Padati Monas
Cuitan Peter Cronau ini telah memicu perdebatan luas di media sosial, dengan banyak netizen yang menyoroti kesamaan antara kebijakan Prabowo dan Trump, terutama dalam hal pendekatan otoriter dan penggunaan kekuatan keamanan untuk mengontrol situasi dalam negeri.
