RI Tak Mungkin Lepas dari Impor Minyak dan BBM

Suara.com - Guna memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat Indonesia saat ini, tidak mungkin hanya mengandalkan produksi kilang domestik. 

Pasalnya kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara kapasitas kilang dalam negeri hanya mampu mengolah sepertiga minyak mentah dari total kebutuhan nasional.

“Mau enggak mau harus impor. Kalau enggak ada BBM, BBM langka, masyarakat akan ribut. Bisa menimbulkan masalah sosial,” kata Marwan, di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Memang, lanjut Marwan, melalui impor tentu harus mengikuti harga dunia. ”Makanya kalau subsidi masih dipertahankan, ya apa boleh buat APBN harus membantu,” imbuhnya.

Kondisi demikian, jelas Marwan, karena kebutuhan BBM dalam negeri saat ini sekitar 1,5 juta barel per hari. Padahal di sisi lain, kapasitas kilang dalam negeri hanya 500 ribu barel atau sepertiga dari kebutuhan. Karena itulah, impor adalah upaya yang tak bisa dihindarkan.

Permintaan BBM dalam negeri memang terus meningkat setiap tahun. Untuk sektor transportasi sebagai pengguna BBM terbesar misalnya, jumlah kendaraan bermotor terus meningkat. 

Mengutip data Korlantas Polri, total populasi kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 164.136.793 unit. Jumlah tersebut telah bertambah sebanyak 5 juta hanya dalam waktu delapan bulan. 

Sementara di sisi lain, meski kendaraan listrik mulai marak, tetapi menurut Marwan populasinya masih sangat kecil dan belum bisa menurunkan permintaan BBM dalam negeri. ”Mobil listrik itu 5% aja belum ada paling. Motor juga lebih banyak motor non listrik,” kata dia.

Kapasitas kilang dalam negeri, lanjut Marwan, memang belum memenuhi kebutuhan BBM nasional. Terlebih, Pertamina juga harus menjalankan penugasan dari Pemerintah untuk pemenuhan BBM domestik, di seluruh wilayah Indonesia.

Begitu pun Marwan tidak menampik bahwa Pertamina sebenarnya juga mampu membangun kilang dengan kualitas baik. Hanya saja, produksi kilang-kilang tersebut, ternyata belum memenuhi kebutuhan BBM yang selalu meningkat. ”Akhirnya kilang yang beroperasi hanya bisa menyuplai 60-70% dari kebutuhan,” kata dia. 

Untuk itu Marwan berharap, Pemerintah juga memberikan dukungan, political will, terhadap kilang-kilang Pertamina. “Pertamina kan pelaksana, kebijakan regulasi ada di pemerintah dan DPR,” tutup Marwan.