Saat ini kepemilikan IIF adalah PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero), Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC) yang merupakan bagian dari World Bank, Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG) yang sepenuhnya dimiliki oleh KfW, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).
Dalam kegiatan usahanya, IIF menerapkan praktik terbaik berdasarkan standar internasional dalam memberikan kredit, tata kelola perusahaan, dan dalam menerapkan standar perlindungan sosial dan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Indonesia Infrastructure Finance (IIF) hadir sebagai lembaga keuangan swasta yang berperan penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Didirikan pada tahun 2010, IIF menyediakan pembiayaan jangka panjang untuk berbagai proyek infrastruktur, mulai dari jalan tol, pembangkit listrik, pelabuhan, hingga telekomunikasi.
Dengan fokus pada proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat, IIF tidak hanya memberikan pinjaman, tetapi juga menawarkan solusi keuangan yang inovatif dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing proyek.
Hal ini mencakup penjaminan, sindikasi pinjaman, dan layanan advisory untuk memastikan proyek berjalan lancar dan efisien. Kehadiran IIF sangat krusial mengingat kebutuhan investasi infrastruktur di Indonesia yang sangat besar.
Keterbatasan anggaran pemerintah dan kapasitas perbankan konvensional membuat peran IIF semakin vital dalam menjembatani kesenjangan pembiayaan.
Melalui kolaborasi dengan investor domestik dan internasional, IIF berkontribusi signifikan dalam meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Dengan komitmen yang kuat dan keahlian yang mendalam, IIF terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan visi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh pelosok negeri.
Baca Juga: IIF Gandeng Smartfren dan Smartel Teken Perjanjian Kredit Sindikasi Rp 10 Triliun