Infografis
Suara.com - Menanggapi gangguan layanan yang terjadi akibat pemulihan sistem yang sedang dilakukan oleh Bank DKI, sejumlah tokoh yang terdiri atas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan DPRD DKI Jakarta, hingga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, ikut buka suara dengan menegaskan bahwa dana dan data nasabah tetap aman dan tidak terganggu.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak bertanggung jawab dan tetap tenang dalam menghadapi situasi saat ini, serta dapat menggunakan layanan alternatif perbankan Bank DKI.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons soal layanan Bank DKI melalui aplikasi JakOne Mobile yang sempat mengalami gangguan. Dia memastikan dana nasabah Bank DKI aman.
"Intinya, kami memberikan jaminan kepada nasabah Bank DKI di mana saja, di cabang apa saja, dananya dijamin oleh Bank DKI,” katanya beberapa waktu lalu.
Senada dengan itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa meminta para nasabah Bank DKI tidak perlu khawatir perihal pemulihan sistem yang yang masih terus berlangsung. Andri memastikan, dana nasabah Bank DKI dijamin keamanannya, dan tidak ada dana yang hilang maupun berkurang.
"Nasabah Bank DKI itu tidak perlu khawatir karena memang dipastikan Bank DKI itu dana nasabah 100 persen aman," kata Andri.
Andri juga mengungkapkan, pihak Bank DKI juga menjamin dana para nasabah. Hanya saja masalah tersebut memang murni karena permasalahan sistem layanan yang terhubung dengan beberapa pihak.
"Kan yang namanya sistem layanan itu bukan hanya melibatkan Bank DKI saja. Tapi disitu ada Bank Indonesia, kemudian ada BI Fast, dan juga ada OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," ungkap dia.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengatakan jangan mengikuti ajakan untuk mengosongkan rekening di Bank DKI, mengingat bank milik Pemprov itu merupakan aset daerah yang memberikan dividen tertinggi selama ini.
Baca Juga: Bank DKI Perkirakan Layanan Transfer Antarbank Bisa Kembali Digunakan Pekan Ini
"Jangan ikuti ajakan untuk mengosongkan. Karena ini kan aset kita, aset Pemda, aset DKI," ujar Khoirudin.
