Suara.com - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan progres penggabungan atau merger perusahaan pelat merah antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dengan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA,
Menurut Tiko sapaan akrabnya, rencana merger KAI dengan INKA kini tengah dipegang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), khususnya holding operasional.
Pasalnya, kini operasional seluruh perusahaan pelat merah telah dipegang oleh Danantara.
"Lagi dikaji, nanti teruskan sama tim Danantara yang lanjutin. Kan udah dialihkan ke holding operasi sekarang," ujar Tiko di Stasiun Jakarta Kota, Selasa (22/4/2025).
Namun demikian, Tiko memastikan, Kementerian BUMN akan terus memantau proses merger antara dua BUMN transportasi tersebut. "Ya kita mendukung untuk program ini," imbuh dia.
Pangkas Jumlah BUMN
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, terus mendorong perampingan jumlah perusahaan pelat merah. Dalam lima tahun ke depan, jumlah BUMN yang sebelumnya mencapai 47 akan dikurangi menjadi hanya 30 perusahaan.
Langkah ini menjadi bagian dari 45 program unggulan Kementerian BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
"Program konsolidasi dari 47 perusahaan menjadi 30 terus kami jalankan. Ini adalah bagian dari upaya perampingan dan efisiensi," ujar Erick Thohir.
Baca Juga: KAI Logistik Optimalisasi Layanan Pra-Purna Angkutan BBM dan BBK untuk Ketahanan Energi Nasional
Untuk mencapai target tersebut, dua langkah utama akan diambil, yakni merger dan inbreng saham. Beberapa perusahaan sudah masuk dalam daftar penggabungan, seperti PT Pelni (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang akan dilebur ke PT Pelindo (Persero). Selain itu, PT INKA (Persero) akan digabungkan dengan PT KAI (Persero).
"Proses ini tentu membutuhkan kajian mendalam, namun arahnya jelas, yaitu mengurangi jumlah BUMN menjadi 30," kata Erick.
Kementerian BUMN juga menargetkan konsolidasi di sektor lainnya. Holding BUMN Rumah Sakit akan ditempatkan di bawah PT Bio Farma (Persero), yang saat ini memimpin Holding BUMN Farmasi.
Di sektor kehutanan dan perkebunan, Perum Perhutani akan digabungkan dengan Holding Perkebunan Nusantara (PTPN III), menciptakan pengelolaan lahan seluas 2,2 juta hektare.
Di bidang infrastruktur, konsolidasi juga akan dilakukan pada beberapa perusahaan. PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan di-inbreng-kan ke PT Hutama Karya (Persero), sementara PT Nindya Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero) akan dilebur ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Selain itu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA akan digabungkan dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP, sehingga tujuh perusahaan dikonsolidasikan menjadi tiga entitas.
Menurut Erick, jumlah BUMN yang lebih sedikit tidak hanya mencerminkan efisiensi, tetapi juga kemampuan untuk memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi perekonomian nasional. Dengan klasterisasi yang lebih jelas, BUMN diharapkan bisa lebih sinkron dengan kebutuhan pasar.
"Setiap proses ini memiliki waktu yang berbeda, ada yang selesai dalam setahun, ada yang dua tahun. Namun, seperti Pelindo, Pelni, dan ASDP, proses ini sudah kami komunikasikan dengan Menteri Perhubungan, dan beliau mendukung langkah ini," kata Erick.
Sebelumnya, Jumlah BUMN yang sebelumnya mencapai lebih dari 100 perusahaan kini dipangkas secara bertahap menjadi sekitar 41 entitas inti. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa langkah ini bukan sekadar upaya penyederhanaan, namun juga transformasi menyeluruh agar BUMN dapat bersaing secara sehat di pasar global dan memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ini bukan soal mengurangi, tapi soal memperkuat. Kita ingin BUMN tidak hanya besar secara jumlah, tapi juga kuat secara fundamental. Kita satukan yang sektornya tumpang tindih, kita lebur yang tidak efisien, dan kita fokuskan pada value creation,” ujar Erick