REGIONAL:
Suara.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan perlu langkah konkret untuk menyelesaikan tantangan pemenuhan kebutuhan energi untuk pembangunan, terutama di wilayah pedesaan. Ia mengatakan masih ada 3000 desa yang belum menikmati listrik.
"Masih ada tiga ribuan desa yang sampai hari ini belum menikmati aliran listrik," kata Yandri yang menjadi pembicara utama di acara Nusantara Energy Forum 2025 yang digelar di Nusantara Ballroom NT Tower, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Data Kementerian Desa menunjukkan bahwa dari sekitar 75.000 desa di Indonesia, sebanyak 3.000 di antaranya belum memiliki akses kelistrikan. Masalah inilah yang perlu segera diselesaikan mengingat listrik sudah menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.
Yandri melanjutkan, desa-desa di Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan pembangkit energi mandiri, terutama dari sumber EBT seperti mikrohidro, tenaga surya, panas bumi, dan angin.
"Potensi energi di desa ini beragam dan bisa menjadi solusi berkelanjutan," kata Yandri.
Program-program utama pemerintah bisa semakin kuat jika ditopang oleh ketersediaan energi yang merata ke seluruh pelosok negeri.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah berfokus untuk mempercepat mencapai target net zero emission.
“Tadinya 2060 kemudian ditarik lagi lebih cepat, 2030. Baik dilakukan sendiri maupun didukung oleh internasional,” kata Bima yang juga menjadi pembicara dalam forum tersebut.
Pasokan energi menjadi faktor utama dalam mendorong pembangunan nasional. Ketersediaan pasokan energi, termasuk dari sumber Energi Baru Terbarukan (EBT), yang memadai dan stabil dapat menjamin roda pembangunan dan ekonomi yang berkelanjutan bisa terus bergerak.
Dengan kebutuhan yang terus bertambah, pemerintah pun terus mendorong peningkatan produksi listrik termasuk lewat pengembangan energi baru terbarukan yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Indonesia memiliki sumber energi terbarukan melimpah, dari tenaga surya, air, biomassa, angin, hingga nuklir. Hingga saat ini, dari produksi listrik nasional sebesar 101 gigawatt, baru 15 gigawatt yang bersumber dari EBT.
"Pembahasan energi harus menjadi prioritas utama di negeri ini," tambah Presiden Komisaris NT Corp Nurdin Tampubolon dalam sambutannya saat membuka Nusantara Energy Forum 2025 yang digelar di Nusantara Ballroom NT Tower, Jakarta, pada 20 Agustus 2025.
Nusantara Energy Forum 2025 menghadirkan diskusi bersama para panelis dari kalangan pakar energi, profesional, dan asosiasi energi membahas pengembangan EBT di Indonesia. Forum energi ini merupakan acara kerja sama kolaborasi Nusantara TV dengan Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara Jabodetabek Peduli.
Forum yang dihadiri lebih dari 200 orang ini juga didukung oleh PT Astra International Tbk, BRI, Pertamina, PT PLN (Persero), PT PLN Energi Primer Indonesia, UOB Indonesia, dan Chandra Karya.
Topik yang diangkat dalam tiga sesi berturut-turut adalah tentang urgensi pengembangan EBT dari tenaga surya, nuklir, serta air dan biomassa.
"Indonesia sangat membutuhkan tambahan energi, terutama dari EBT, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu yang menjadi salah satu narasumber diskusi.
Hadir sebagai pembicara lainnya adalah Anggota Dewan Energi Nasional As Natio Lasman, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bakhri, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air Zulfan Zahar, Komisaris Utama PT PLN Energi Primer Indonesia Nikson Silalahi, dan pakar teknologi energi surya dari Universitas Indonesia Eko Adhi Setiawan.
Turut hadir juga sebagai narasumber, yaitu Ketua Umum Masyarakat Energi Biomassa Indonesia Milton Pakpahan, Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan Nur Pamudji, dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia Anggita Pradipta.
TERPOPULER