Suara.com - Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fondasi pembangunan nasional melalui investasi pada sumber daya manusia (SDM).
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Keuangan RI, Thomas Djiwandono, dalam sambutannya pada pembukaan Indonesia International Valuation Conference (IIVC) 2025 di ICE BSD City, Jakarta, Rabu (23/4).
Menurut Thomas, pemerintah saat ini tengah memprioritaskan dua pilar utama dalam pembangunan nasional, yakni penguatan SDM serta ketahanan negara yang mencakup sektor pangan, energi, dan perairan.
"Investasi pada SDM, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, adalah pondasi untuk menciptakan masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan global," ujarnya Seperti dikutip, Kamis (24/4/2025).
Fokus ini menjadi relevan dalam konteks perkembangan profesi Penilai di Indonesia yang kini dihadapkan pada disrupsi teknologi dan transformasi ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Profesi Penilai dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, menguasai teknologi digital, dan memahami dinamika baru seperti valuasi kekayaan intelektual dan aset tidak berwujud lainnya.
Ketua Umum Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Budi Prasodjo, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM di bidang penilaian. "Penilai Indonesia harus tangkas dan berpikiran maju. Di era Revolusi Industri 5.0 ini, teknologi seperti kecerdasan buatan dan otomatisasi harus menjadi bagian dari alat kerja kita, tanpa melupakan nilai-nilai etis dan tanggung jawab sosial," ujar Budi.
IIVC 2025, yang mengangkat tema "Navigating Valuation in the Industrial Revolution 5.0 Era", merupakan hasil kolaborasi MAPPI dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta International Valuation Standards Council (IVSC). Konferensi ini bertujuan menjawab tantangan masa kini melalui integrasi teknologi, pengembangan ekonomi kreatif, dan penerapan nilai-nilai sosial dalam praktik penilaian.
"IIVC 2025 ini bertujuan untuk mengatasi tantangan dan peluang yang terus berkembang dalam lanskap penilaian global dengan berfokus pada tiga tema utama," kata Budi.
Tema pertama yakni membahas Revolusi Industri 5.0 yang berupaya mengolaborasikan antara kecerdasan manusia dan teknologi canggih. Dalam penilaian, Penilai dituntut untuk dapat beradaptasi dengan memanfaatkan perangkat digital, analisis data, kecerdasan buatan dan otomatisasi agar tetap relevan di era digital yang berubah dengan cepat.
Kedua, seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi kreatif, kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan konten digital, telah menjadi aset yang vital. Pergeseran ini mengharuskan para Penilai untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aset tak berwujud dan perannya dalam penilaian bisnis dan industri kreatif.
"Penilaian kekayaan intelektual yang tepat tidak hanya membuka peluang pembiayaan baru, tetapi juga memungkinkan akses yang lebih adil dan transparan terhadap modal untuk bisnis yang inovatif,” kata Budi.
Tema ketiga menekankan tanggung jawab etis dalam penilaian, khususnya dalam konteks Penilaian Tanah yang Tidak Terdaftar dan Pengadaan Tanah. Tema ini menggabungkan penilaian dampak sosial dan memastikan bahwa praktik pengadaan tanah tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kewajaran, dan transparansi. Penilai memainkan peran penting dalam menjembatani kepentingan pemerintah, bisnis dan masyarakat yang terdampak.
Dalam sesi konferensi, Ketua Dewan Pembina IVSC, Lim Hwee Hwa, menegaskan bahwa investasi pada kualitas SDM adalah hal esensial. “Teknologi hanyalah alat bantu. Penilai tetap harus memiliki pengetahuan mendalam, integritas tinggi, dan komitmen terhadap standar internasional yang kuat. Tanpa itu, kepercayaan publik tidak akan terbentuk,” tegas Lim.
Senada dengan itu, Ketua IIVC Komite Asia, Rd. Mohammad Marty Muliana Natalegawa, menyebut bahwa penilaian yang dilakukan oleh SDM yang kompeten sangat berperan dalam perumusan kebijakan publik. "Penilai mendukung sistem perpajakan, kebijakan pemerintah, bahkan integritas pasar keuangan. Ini adalah pekerjaan yang bukan hanya teknis, tapi juga strategis," ungkapnya.
Konferensi ini diikuti oleh lebih dari 300 peserta, termasuk para penilai profesional dari dalam dan luar negeri, serta menghadirkan 30 pembicara internasional dari negara-negara seperti China, India, Singapura, Korea, dan Prancis. Dengan kolaborasi internasional dan peningkatan SDM secara berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu menciptakan ekosistem penilaian yang profesional, berdaya saing, dan berintegritas tinggi.
TERPOPULER
