Pemerintah Diingatkan Haru Ada Kesetaraan Akses Listrik di Desa Dalam Penyusunan RUPTL

Suara.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui mengingatkan, adanya kesetaraan akses dan kualitas listrik di desa sebagai bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hal ini disampaikannya menjelang penetapan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang dijadwalkan pada bulan April ini.

"RUPTL 2025–2034 disusun sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dengan target mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen," ujar Alfons di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Dalam draf RUPTL tersebut, ditargetkan seluruh desa di Indonesia akan terlistriki secara merata pada periode 2025–2029. Untuk merealisasikan target ambisius ini, PLN akan menginvestasikan sekitar Rp50 triliun guna memperluas jaringan listrik, membangun 394 MW kapasitas pembangkit baru, dan menyambungkan listrik ke 780 ribu rumah tangga.

Program ini akan menjangkau sekitar 5.821 desa, atau sekitar 6,95 persen dari total desa di seluruh Indonesia.

"Ini adalah langkah konkret pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, dalam mewujudkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia," jelas dia.

Namun Alfons menekankan bahwa akses saja tidak cukup. Ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan listrik di desa, termasuk jam nyala dan stabilitas yang setara dengan daerah perkotaan.

“Desa-desa yang sudah terlistriki pun harus ditingkatkan kualitas pelayanannya, agar tidak terjadi kesenjangan antara kota dan desa,” imbuh dia.

Menurut Alfons, kesetaraan akses dan kualitas listrik akan mendorong desa menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

"Ketahanan energi tidak hanya soal keterjangkauan, tetapi juga menyangkut kualitas. Listrik yang andal akan membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pembangunan desa," imbuh.

Hampir Rampung